Fakfak – Puluhan masa yang mengatasnamakan Aspirasi Murni Masyarakat (ASMA) Fakfak, Papua Barat menggelar aksi demo di depan kantor Diklat Pemda Kabupaten Fakfak, Senin (4/3/2024).

Diketahui di Aula Diklat Pemda Kabupaten ini. KPU Kabupaten Fakfak menggelar Rapat Pleno Terbuka  Rekapitulasi Perolehan Suara.

Mereka atau pengunjuk rasa bentangkan sejumlah poster bertuliskan KPU dan Bawaslu harus Independen dan Profesional. Kami anak negeri tolak Pemilu curang.

Poster lain bertuliskan, Kami rakyat ingin keadilan dan ingin kejujuran di negeri Mbaham Matta.

Koordinator Aksi unjuk rasa Asma Fakfak, Rajid Pattiran dalam orasinya mengharapak Bawaslu dan KPU melaksanakan rapat pleno secara terbuka untuk umum agar diketahui masyarakat.

“Kami menolak intervensi darimanapun terhadap KPU dan Bawasl, sebab sebagai pilar fundamental dalam menjaga demokrasi,” tegasnya.

Ia juga mengharapkan Bawaslu dan KPU Netral menjalankan tugasnya secara independen.

“Kami akan melawan pihak-pihak yang mencederai, mengintervensi dan mengintimidasi KPU dan Bawaslu,” tandasnya.

Dalam aksi itu juga disinggung kasus dugaan kecurangan terjadi pada Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kokas.

Pantuan media ini, meski rapat pleno sedang berlangsung, namun Ketua KPU Kabupaten Fakfak, Joenanddy Crisye Talla dan Ketua Bawaslu Kabupaten Fakfak, Arifin Takamokan menerima pengunjuk rasa.

Ketua KPU Kabupaten Fakfak, Joenanddy Crisye Talla menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang ingin mengetahui proses rapat pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tngkat Kabupaten Fakfak.

“Walaupun di sela-sela berjalannya rapat pleno tingkat keempatan kami tetap menerima kehadiran masudara semua di depan pagar kantor Diklat Pemda Fakfak ini,” ujarnya.

Pada prinsipnya, kata Ketua KPU, semua rangkaian pleno tingkat distrik terlebih khusus di PPD distrik hokas itu sudah selesai.

“Namun terkait dengan dugaan-dugaan yang muncul setelah pleno tingkat distrik di Kokas tentu menjadi atensi atau perhatian tersendiri bagi kami khususnya KPU,” katanya.

Dalam proses perjalanan pleno hari ini, sambung Ketua KPU, belum sampai pada pleno rekapitulasi tingkat distrik Kokas.

“PPD Kokas akan membacakan hasil rekapitulasi pleno tingkat distrik, apabila ada hal-hal yang sifatnya dugaan-dugaan dan memiliki bukti-bukti otentik, tentu akan kami tindak lanjuti bersama dengan Bawaslu,” jelasnya.

Tentunya, lanjut dia,  pihak KPU Fakfak akan minta pandangan, arahan, pendapat juga dari Bawaslu.

“Setelah itu nanti kami akan lakukan kajian-kajian dan tentu kami akan tindak lanjuti,” tandasnya.

Semenatara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Fakfak, Arifin Takamokan mengatakan, pada prinsipnya PPD Distrik Kokas menjadi atensi khusus.

“Kasus di Distrik Kokas itu menjadi atensi khusus,” ujarnya.

Diungakapkannya, Bawaslu tmemproses tiga laporan.

“Tiga laporan yang ada di Bawaslu dan itu khusus untuk Kokas dan prosesnya itu sedang berlangsung,” pungkasnya.

Ia meminta masyarakat menaru kepercayaan kepada Bawaslu untuk memprosesnya.

“Kami minta diberikan kepercayaan, kami akan laksanakan itu dan akan menyampaikan kepada publik,” tandasnya.

“Itu ada kejutan yang nanti kami akan sampaikan baik dalam bentuk himbauan, saran, perbaikan, bahkan rekomendasi,” tambahnya.

Setelah mendengar tanggapan dari Ketua KPU dan Ketua Bawaslu, masa membubarkan diri secara tertib. Unjuk rada ini juga mendapat pengawalan aparat gabungan TNI, Polri. (pr)