Fakfak – Pemerintah Kabupaten Fakfak secara resmi memulai penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun 2025 bagi masyarakat rentan. Peluncuran ini berlangsung di halaman Gudang Perum Bulog Fakfak, Selasa pagi (22/7/2025).

Bupati Fakfak Samaun Dahlan didampingi Wakil Bupati Donatus Nimbitkendik dan jajaran Forkopimda secara simbolis melepas kendaraan pengangkut beras menuju Distrik Fakfak Tengah sebagai penanda dimulainya distribusi bantuan pangan.

Acara tersebut turut dihadiri para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), staf khusus bidang perekonomian, para kepala distrik dari 17 distrik se-Kabupaten Fakfak, para lurah, serta masyarakat penerima bantuan.

Sebanyak 9.926 kepala keluarga di 17 distrik tercatat sebagai penerima bantuan pangan beras dalam penyaluran tahap Juni dan Juli 2025 ini.

“Penyaluran bantuan pangan ini adalah bentuk komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat,” ujar Bupati Samaun Dahlan dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, penyaluran bantuan beras sebenarnya telah berjalan sejak 2023, namun sempat dihentikan pada awal 2025 karena adanya evaluasi dan penyesuaian regulasi, termasuk penyempurnaan sasaran penerima. Saat ini, distribusi kembali dilanjutkan dengan data terbaru yang telah disesuaikan.

Bupati juga menekankan pentingnya akurasi data penerima. Ia menyebut bahwa individu berlatar belakang aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri tidak lagi berhak menerima bantuan tersebut.

“Saya minta kepada para kepala distrik dan lurah agar mempelajari petunjuk teknis penyaluran ini, membina kepala kampung, serta memastikan bahwa data penerima bantuan benar-benar sesuai ketentuan,” tegasnya.

Bupati menambahkan, kegiatan penyaluran pangan ini sangat penting sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Karena itu, ia menginstruksikan semua pihak terkait untuk berkoordinasi dan mendukung kelancaran distribusi bantuan.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak, Muhamad Soleh, dalam kesempatan yang sama menyebut, penyaluran bantuan pangan ini menjadi bagian penting dari kebijakan desentralisasi ketahanan pangan.

Menurut Soleh, CBP untuk Kabupaten Fakfak berasal dari Merauke dan termasuk dalam kategori beras premium. “Papua, melalui Merauke, bisa menjadi lumbung pangan nasional. Ini kebanggaan bagi kita,” ujarnya.

Ia pun mendorong komunikasi lintas wilayah agar distribusi pangan dari Merauke bisa diperluas ke kabupaten lain di Papua, sebagaimana telah dilakukan di Fakfak dan Sorong.

Sementara itu, Kepala Bulog Fakfak, Ibrahim Wairoy, menjelaskan adanya perubahan struktur kelembagaan yang kini menempatkan seluruh stok cadangan beras pemerintah di bawah pengelolaan Badan Pangan Nasional.

“Stok CBP yang digunakan dalam penyaluran ini sebanyak 1.453 ton, terdiri dari 1.150 ton beras asal Merauke dan 25 ton dari Jawa Timur,” kata Ibrahim.

Ia menambahkan bahwa selain untuk bantuan pangan, CBP juga disiapkan sebagai buffer stock dan stabilisasi pasar. Hingga kini, harga beras di Fakfak dinilai paling stabil dibanding daerah lain di Tanah Papua.

Ibrahim juga menyebut jumlah penerima bantuan pangan di Fakfak mengalami penurunan signifikan: dari 13 ribu kepala keluarga pada 2023, menjadi 11.500 pada 2024, dan kini 9.926 pada 2025. Penurunan ini terjadi seiring penyempurnaan data penerima yang sebelumnya masih mencakup kalangan ASN akibat dampak pandemi.

“Kami harapkan para kepala distrik terus memperbarui data dari tingkat bawah, karena data terintegrasi dan sangat menentukan kelancaran penyaluran,” tuturnya.

Dengan peluncuran ini, penyaluran bantuan pangan tahun 2025 di Kabupaten Fakfak resmi dimulai dan akan berlangsung secara bertahap di seluruh wilayah.

(Reporter/Editor: Salmon Teriraun)

Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di: