Manokwari  – Pemerintah Provinsi (Pemprov) berkomitmen mengembangkan komoditas kelapa seluas 70 hektare yang tersebar di Kabupaten Manokwari 35 hektare, dan Kabupaten Teluk Wondama 35 hektare.

“Tahun 2023 anggaran yang dikucurkan untuk pengembangan kelapa ada Rp341,83 juta,” kata Kepala Bidang Perkebunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (TPHBun) Papua Barat Benediktus Hery di Manokwari, Sabtu.

Anggaran tersebut, kata dia, dikonversi menjadi program bantuan 8.400 benih kelapa unggulan dan biaya penanaman serta pemeliharaan per hektare sebesar Rp2 juta untuk dua kabupaten.

Bantuan benih kelapa yang disalurkan kepada petani di Kampung Kasbaderi, Distrik Sidey, Kabupaten Manokwari sebanyak 4.200 benih unggulan, dan 4.200 benih untuk petani di Kampung Sambokoro, Distrik Windesi, Teluk Wondama.

“Ribuan benih sudah kami salurkan 100 persen lewat dinas terkait di kabupaten, dan kami langsung monitoring ke lapangan,” ucap Hery.

Ia berharap pemerintah kabupaten memberikan pendampingan teknis budidaya secara berkala ke petani, sehingga pengembangan kelapa menjadi salah satu komoditas unggulan dapat tercapai.

Ribuan benih kelapa unggulan diperoleh dari penangkar yang berada di masing-masing kabupaten, sebab pembudidayaan benih kelapa harus mengikuti sejumlah ketentuan demi menjaga kualitas.

“Penangkar sudah paham harus ambil benih dari pohon induk yang terpilih, karena tidak bisa asalan ambil saja,” ucap Hery Benediktus.

Pemerintah daerah, kata dia, terus mendorong agar petani memiliki kemampuan untuk melakukan pengolahan produk turunan kelapa seperti minyak kelapa visio dengan nilai ekonomis tinggi.

Namun, pengolahan minyak kelapa visio belum menjawab permintaan konsumen dari tujuh kabupaten yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana dan Fakfak.

“Pemerintah daerah butuh dukungan mitra supaya pengolahan minyak kelapa visio ini lebih banyak lagi. Petani harus dilatih secara telaten untuk berproduksi,” ucap Hery. (ant)