Aktivis Beberkan Dugaan Keterlibatan Forkopimcam dan Kades dalam Bisnis Telur Ikan Terbang

Saumlaki – Aktivis lingkungan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, mengecam keras pernyataan Kepala Desa Weratan, Wilson Laiyan, yang diduga berkolaborasi dengan pebisnis telur ikan terbang.

Dugaan ini mencuat setelah adanya indikasi keterlibatan pejabat desa dalam operasi nelayan Andon di Perairan Seira, Kecamatan Wermaktian Jumat (6/6/2025).

Hans Atjas, aktivis sekaligus pengacara muda, menyayangkan sikap Laiyan. Menurutnya, tindakan main belakang yang terungkap ke publik mencerminkan buruknya tata kelola pemerintahan di Seira.

“Ini ibarat pepatah: saat kapak dibawa ke hutan, pepohonan berbisik, ‘Gagangnya salah satu dari kita.’ Artinya, dalam polemik nelayan Andon, ada keterlibatan oknum dalam,” ujar Atjas.

Atjas juga mengkritik pernyataan Camat C. Utuwaly dan Kapolsek Wermaktian yang menyatakan bahwa semua keputusan telah disepakati dalam rapat bersama masyarakat.

“Ini kerja pemerintah, bukan kelompok main-main. Setiap pertemuan harus tercatat rapi dan ditandatangani oleh pihak berwenang, bukan sekadar foto-foto lalu bubar. Bisa jadi tidak ada daftar hadir. Ini menunjukkan buruknya administrasi pemerintahan,” tegasnya.

Ia menegaskan, kelengkapan administrasi rapat penting agar kesepakatan mengikat secara hukum dan tidak menjadi bola liar di masyarakat. “Semoga ini tidak terulang,” tambah Atjas.

Polemik nelayan Andon di Perairan Seira semakin memanas dengan adanya dugaan keterlibatan Kades Weratan. Atjas menilai, sikap Laiyan yang berpihak pada pebisnis telur ikan terbang justru memperburuk konflik. “Jika dibiarkan, gelombang penolakan masyarakat akan semakin besar,” ujarnya.

Selain ancaman ekosistem laut, Atjas memperingatkan potensi konflik horizontal yang dipicu oleh kebijakan pemerintah desa. “Sangat disayangkan, potensi perikanan kita dikorbankan oleh mereka yang seharusnya melindungi rakyat,” katanya.

Ia mengutip filsuf Amerika, Amos Bronson Alcott: “Pemerintah yang hanya melindungi bisnis, tak lebih dari bangkai akan runtuh karena korupsi dan pembusukan internal.” “Inilah yang terjadi. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Bau busuk suatu hari akan tercium,” sindir Atjas.

Atjas mendesak pemerintah daerah segera bertindak.

“Jangan hanya bicara. Masyarakat butuh kepastian, bukan janji manis pembentukan tim pengawas,” tegasnya.

Polemik ini dinilai semakin merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah desa dan Forkopimcam Wermaktian. Jika tidak ditangani, dikhawatirkan akan memicu keresahan sosial dan kerusakan lingkungan yang lebih parah.