Saumlaki – Gubernur Maluku, Hendeik Lewerissa melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada 26–28 Juli 2025.

Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda pemerintahan untuk memantau secara langsung pelaksanaan pembangunan daerah, memperkuat koordinasi pemerintahan, serta menyerap aspirasi masyarakat di wilayah kepulauan.

Selama tiga hari, Gubernur beserta rombongan mengikuti sejumlah agenda strategis yang menyasar sektor pemerintahan desa, pelayanan publik, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sabtu, 26 Juli 2025

Kunjungan dimulai dengan kedatangan rombongan di Bandara Mathilda Batlayeri, Saumlaki, sekitar pukul 08.45 WIT. Gubernur disambut secara adat oleh Bupati Kepulauan Tanimbar bersama Forkopimda setempat melalui pengalungan syal, doa adat, dan tarian selamat datang.

Agenda dilanjutkan dengan peninjauan ke Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Desa Lingei, sebagai bentuk perhatian terhadap penguatan ekonomi berbasis koperasi desa.

Sore harinya, Gubernur menggelar pertemuan dengan para kepala desa, ketua BPD, dan ASN di kediaman Bupati. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menyampaikan arahan mengenai perencanaan pembangunan desa, sinergi lintas sektor, serta pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif.

Minggu, 27 Juli 2025

Agenda hari kedua difokuskan pada kunjungan ke Desa Watidal, termasuk mengikuti ibadah peresmian fasilitas umum dan jamuan makan siang bersama masyarakat. Gubernur melihat langsung kondisi infrastruktur dan pelayanan dasar di desa tersebut.

Pada malam harinya, Gubernur menghadiri jamuan makan malam bersama tokoh-tokoh lokal di 3 Koki Resto sebagai bentuk penguatan hubungan koordinatif antara pemerintah provinsi dan kabupaten.

Senin, 28 Juli 2025

Di hari terakhir, sebelum bertolak kembali ke Ambon, Gubernur dan rombongan melaksanakan evaluasi internal terhadap rangkaian agenda kunjungan kerja. Setelah itu, rombongan kembali melalui Bandara Mathilda Batlayeri.

Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Maluku untuk memperkuat kehadiran negara di daerah, memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran, dan mempererat hubungan kerja antarlembaga pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten. (red)

Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di: