Kaimana – Pemerintah Provinsi Papua Barat merespons cepat aksi pemalangan ruas jalan Trans Papua di Distrik Yamor, Kabupaten Kaimana. Pemalangan yang dilakukan warga sejak 21 September 2025 itu merupakan bentuk protes terhadap kerusakan jalan yang dinilai menghambat aktivitas ekonomi dan pelayanan kesehatan.

Sebagai tindak lanjut, tokoh adat Yamor bersama Kapospol Yamor, Bripka Marthen Wayoi, dihadirkan untuk berdialog langsung dengan Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari.

“Dalam pertemuan bersama Bapak Gubernur, beliau berharap agar palang di ruas jalan Trans Papua segera dibuka. Gubernur juga berjanji akan turun langsung menemui masyarakat di Distrik Yamor,” ujar Bripka Marthen saat dihubungi melalui telepon, Senin (29/9/2025).

Menurut Marthen, aspirasi warga Yamor berpusat pada kondisi jalan menuju ibu kota distrik yang rusak parah. Kerusakan tersebut berimbas pada sulitnya distribusi hasil pertanian dan perikanan. Lebih jauh, pasien dalam kondisi kritis juga mengalami kesulitan untuk dirujuk ke rumah sakit di Nabire.

“Palang yang dipasang warga adalah bentuk protes atas lambannya penanganan. Mereka menginginkan kepastian agar jalan kembali dapat dimanfaatkan dengan baik,” jelasnya.

Setelah dialog dengan gubernur, warga akhirnya sepakat membuka palang di kilometer 39 Yamor pada Sabtu (27/9/2025) sore. Meski sifatnya sementara, pembukaan tersebut memungkinkan akses transportasi kembali berjalan.

Langkah cepat Pemprov Papua Barat ini dinilai sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat di wilayah terisolasi. Respons langsung dari Gubernur Dominggus Mandacan diharapkan dapat menjembatani kebutuhan warga dengan pemerintah daerah.

“Untuk sementara jalan sudah bisa dilalui. Namun, masyarakat tetap menunggu realisasi janji gubernur yang akan turun langsung melihat kondisi dan mencarikan solusi terbaik,” kata Marthen menegaskan. (wind/pr)