Fakfak — Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Fakfak (LMA) menggelar musyawarah bersama elemen masyarakat Distrik Tomage dan Distrik Bomberay sebagai bagian dari program konsolidasi akhir tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung di Balai Kampung Wamar, Distrik Tomage, Rabu (31/12/2025), itu menjadi ruang dialog terbuka untuk menyerap aspirasi masyarakat adat terkait isu-isu strategis daerah.
Musyawarah dihadiri para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, unsur pemuda, pemerintah distrik, serta unsur keamanan dari Polsek dan Koramil setempat.
Sejak pagi hingga siang hari, forum berlangsung dinamis dengan partisipasi aktif warga yang menyampaikan pandangan, masukan, dan keprihatinan atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di wilayah Tomage dan Bomberay.
Sejumlah isu krusial mencuat dalam musyawarah tersebut, antara lain persoalan tapal batas wilayah adat lintas kabupaten antara Fakfak dan Teluk Bintuni, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), kesiapan masyarakat lokal dalam menyongsong kehadiran investasi dan Proyek Strategis Nasional (PSN), hingga kebutuhan dasar pelayanan publik seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, dan listrik.
Ketua LMA Kabupaten Fakfak, Febianus Valentinus Kabes, yang Ketua Fraksi Otsus DPRK Fakfak menegaskan, musyawarah ini bukan sekadar pertemuan seremonial, melainkan wadah merajut silaturahmi dan memperkuat posisi lembaga adat sebagai penjaga nilai, budaya, dan hak-hak masyarakat adat.
“Forum ini penting untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen bersama, terutama dalam menjaga persatuan, toleransi, dan keamanan di tengah dinamika pembangunan,” ujarnya.
Ia menambahkan, masyarakat adat harus menjadi subjek dalam pembangunan, bukan sekadar objek. Karena itu, kesiapan sosial, budaya, dan kelembagaan menjadi kunci agar kehadiran investasi dan PSN benar-benar membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat lokal tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan dan hak-hak adat.
Senada dengan itu, Sekretaris LMA Kabupaten Fakfak Willy Hegemur, yang juga anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Pokja Adat perwakilan Kabupaten Fakfak menjelaskan, seluruh aspirasi yang berkembang dalam musyawarah telah dirangkum dalam sebuah Komunike Bersama.
Dokumen tersebut menjadi hasil resmi musyawarah dan ditandatangani oleh para tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda perwakilan kedua distrik, serta disaksikan unsur keamanan dari Polsek Bomberay dan Koramil Tomage.
“Komunike bersama ini memuat komitmen dan rekomendasi strategis yang akan menjadi pegangan bersama serta disampaikan kepada pemerintah daerah dan pihak terkait,” kata Willy.
Dalam Komunike Bersama tersebut, para peserta musyawarah menyepakati sejumlah poin penting. Pertama, komitmen bersama untuk menjaga solidaritas, persatuan, dan budaya toleransi antarwarga sesuai nilai kearifan lokal Fakfak.
Masyarakat juga berkomitmen mendukung aparat keamanan dalam menjaga kamtibmas di Distrik Tomage dan Distrik Bomberay, termasuk pengendalian peredaran minuman keras, pencegahan konflik tapal batas adat, serta penertiban aktivitas yang berpotensi memicu gangguan keamanan.
Kedua, forum menegaskan dukungan terhadap LMA Kabupaten Fakfak sebagai lembaga kultural yang bertanggung jawab melindungi hak-hak masyarakat adat, merawat budaya, dan mendorong kesejahteraan bersama.
Dalam konteks ini, musyawarah juga merekomendasikan penataan kembali struktur organisasi LMA di tingkat distrik agar lebih efektif dan representatif.
Ketiga, terkait sengketa tapal batas wilayah adat lintas kabupaten, forum mendesak agar LMA Kabupaten Fakfak segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan DPRK Fakfak untuk mendorong penyelesaian secara bermartabat dan berkeadilan melalui dialog antarwilayah, sehingga tidak menjadi hambatan pembangunan ke depan.
Keempat, musyawarah juga memuat sejumlah usulan konkret kepada pemerintah daerah, antara lain peninjauan tarif transportasi umum lintas Fakfak–Bomberay–Tomage yang dinilai membebani masyarakat, penyediaan subsidi angkutan perintis, pengaktifan layanan bus sekolah, peningkatan pelayanan listrik 24 jam, pengoperasian kembali Kantor Distrik Tomage, penerbitan izin operasional Puskesmas Distrik Tomage, serta dukungan sarana operasional bagi Polsek dan Koramil untuk menunjang pelayanan keamanan.
Penandatanganan Komunike Bersama dilakukan di akhir kegiatan sebagai simbol kesepakatan dan tanggung jawab kolektif seluruh pihak.
Prosesi tersebut disaksikan langsung oleh unsur Polri dan TNI, sebagai bentuk sinergi antara masyarakat adat dan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas wilayah.
Musyawarah kemudian ditutup dengan foto bersama seluruh peserta, menandai komitmen bersama untuk terus menjaga persatuan, memperkuat peran lembaga adat, serta mengawal pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Distrik Tomage dan Distrik Bomberay, Kabupaten Fakfak. (st/pr)
POTRET KEGIATAN LMA KABUPATEN FAKFAK DI TOMAGE DAN BOMBERAY:
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan