Nabire – Ratusan buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang tergabung dalam Koperasi Jasa TKBM Samabusa Nabire kembali menggelar aksi damai di halaman Kantor DPR Papua Tengah, Selasa (21/10/2025).
Mereka menolak kehadiran Badan Usaha Pelabuhan (BUP) di Pelabuhan Laut Samabusa yang dinilai berpotensi menggeser peran serta hak-hak pekerja lokal.
Ketua Koperasi Jasa TKBM Samabusa, Sostenes Rumbewas, mengatakan aksi ini merupakan lanjutan dari penyampaian aspirasi sebelumnya pada 29 September 2025.
Ia menilai, sejak BUP mulai beroperasi pada Maret 2025, tidak pernah ada sosialisasi maupun koordinasi dengan pihak koperasi.
“Kami tidak menolak pembangunan, tetapi kami menolak jika hak-hak kami diambil alih. Kami ini pelaku utama kegiatan bongkar muat yang menopang ekonomi Nabire,” ujarnya.
Para buruh mendesak DPR Papua Tengah dan Majelis Rakyat Papua (MRP) membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengawal persoalan tersebut hingga ke tingkat pusat.
Mereka juga mengancam akan menghentikan seluruh aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Samabusa jika tuntutan tidak ditindaklanjuti.
Aspirasi buruh diterima oleh anggota Komisi I DPR Papua Tengah, Yohanes Kemong, dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Peter Worabay. Peter menegaskan, DPR Papua Tengah akan menindaklanjuti aspirasi itu melalui mekanisme resmi lembaga legislatif.
“Kami tidak mungkin membiarkan rakyat kehilangan mata pencaharian. DPR akan memperjuangkan agar hak-hak TKBM tetap terjamin,” ujarnya.
Usai menyampaikan aspirasi dan mendengarkan tanggapan dari wakil rakyat, massa aksi TKBM Samabusa membubarkan diri dengan tertib. (nn/pr)
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan