Jakarta — Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) memilih sikap berbeda dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) terkait mekanisme pemilihan kepala daerah.
Jika PDIP tetap mendorong penyelenggaraan pilkada secara langsung, Gerindra justru menyatakan dukungan terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), mulai dari tingkat gubernur hingga bupati dan wali kota.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, mengatakan mekanisme pilkada melalui DPRD layak dipertimbangkan sebagai alternatif sistem demokrasi yang lebih sederhana dan efisien dibandingkan pemilihan langsung yang berlaku saat ini.
“Gerindra berada pada posisi mendukung upaya atau rencana untuk melaksanakan pemilukada melalui DPRD, baik di tingkat bupati, wali kota, maupun gubernur,” ujar Sugiono dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).
Menurut Sugiono, salah satu pertimbangan utama adalah efisiensi dari berbagai aspek, mulai dari proses penjaringan kandidat hingga pelaksanaan pemilihan. Mekanisme tersebut dinilai berpotensi menekan biaya politik sekaligus mempercepat proses pengambilan keputusan.
Gerindra juga menyoroti besarnya anggaran pilkada yang bersumber dari hibah APBD dan terus mengalami lonjakan signifikan. Pada 2015, anggaran pilkada tercatat hampir Rp7 triliun, sementara pada 2024 meningkat tajam hingga lebih dari Rp37 triliun.
“Itu jumlah yang sangat besar dan seharusnya bisa dialihkan untuk program-program yang lebih produktif, seperti peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Ini sesuatu yang patut kita pertimbangkan secara serius,” kata Sugiono.
Selain beban anggaran negara, Sugiono menilai sistem pilkada langsung turut melahirkan ongkos politik yang tinggi bagi calon kepala daerah. Kondisi tersebut kerap menghambat munculnya figur-figur potensial yang memiliki kapasitas dan integritas, tetapi terbatas secara finansial.
“Biaya kampanye itu sangat mahal, bahkan bisa dikatakan prohibitif. Ini perlu dievaluasi agar orang-orang yang benar-benar ingin mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara dapat maju tanpa terhalang biaya politik yang luar biasa besar,” ujarnya.
Sugiono menegaskan, dari sisi efisiensi proses, mekanisme, dan anggaran, Partai Gerindra secara prinsip mendukung pelaksanaan pilkada melalui DPRD. Ia juga menepis anggapan bahwa mekanisme tersebut akan mengurangi kualitas demokrasi.
Menurutnya, anggota DPRD merupakan representasi rakyat yang dipilih secara langsung melalui pemilu legislatif. Karena itu, pemilihan kepala daerah oleh DPRD justru dinilai dapat memperkuat akuntabilitas politik, sebab publik dapat mengawasi sikap dan keputusan wakil-wakilnya di parlemen daerah.
“Kalau melihat akuntabilitasnya, justru bisa lebih ketat. Partai politik yang ingin tetap dipercaya di daerah tentu harus mengikuti kehendak konstituennya,” kata Sugiono.
Selain itu, pilkada melalui DPRD juga diyakini mampu menekan polarisasi politik di tengah masyarakat yang kerap muncul akibat kontestasi langsung. Oleh sebab itu, Gerindra mendorong agar wacana perubahan mekanisme pilkada dibahas secara terbuka dan komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen bangsa.
“Jangan sampai pembahasan ini berkembang menjadi sesuatu yang tertutup. Aspirasi publik harus tetap dikawal,” pungkas Sugiono. (ds/pr)
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan