Fakfak – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Papua Barat kembali menerima sejumlah pengaduan dari masyarakat di wilayah pedalaman, khususnya di sembilan distrik di kawasan Moskona, Kabupaten Teluk Bintuni.
Aduan tersebut terkait dengan kondisi fasilitas pelayanan publik yang memprihatinkan, terutama sarana pendidikan dan kesehatan yang sudah banyak mengalami kerusakan.
Menurut laporan masyarakat, beberapa sekolah dan puskesmas di wilayah tersebut tidak lagi berfungsi optimal karena kurangnya perhatian dari pemerintah daerah.
Ombudsman Papua Barat menilai bahwa pemerintah kabupaten perlu lebih fokus dalam membangun dan memperbaiki fasilitas pendidikan serta kesehatan di daerah terluar, tertinggal, dan terjauh (3T).
Sebagai salah satu kabupaten dengan potensi sumber daya alam yang menjanjikan, Teluk Bintuni memiliki peran strategis sebagai penyumbang Dana Bagi Hasil (DBH) bagi Provinsi Papua Barat.
Namun ironisnya, masih banyak wilayah di Bintuni yang belum tersentuh pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, serta kekurangan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
“Ombudsman menekankan pentingnya menempatkan tenaga guru dan perawat yang memiliki jiwa pengabdian dan cinta terhadap masyarakat lokal, karena publik merupakan pihak yang harus mendapat pelayanan terbaik,” tegas Kepala Perwakilan ORI Papua Barat, Amus Atkana dalam keterangan persnya kepada PrimaRakyat.com, Jumat (10/10/2025).
Sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman juga mengingatkan agar pemerintah daerah menitikberatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada peningkatan layanan dasar di wilayah 3T.
Langkah ini diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan, khususnya bagi masyarakat asli Papua yang tinggal di wilayah pedalaman. (ori.pb/a.a/pr)
(Reporter/Editor: Salmon Teriraun)
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan