Manokwari – Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, S.H., M.Si, menegaskan pentingnya evaluasi dan sinergi antar-perangkat daerah dalam upaya menurunkan angka kemiskinan.

Dalam pertemuan baru-baru ini, Wakil Gubernur mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk terus memantau dan mengevaluasi program-program yang telah dijalankan, guna memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran kebijakan pengentasan kemiskinan.

Saat ini, angka kemiskinan Papua Barat berada di 21,66%, turun dari 22,17% pada 2023. Meski menunjukkan progres positif, Wakil Gubernur mengingatkan bahwa perjuangan belum selesai.

“Pencapaian ini patut diapresiasi, tetapi kita tidak boleh lengah. Kita harus lebih fokus dan memperkuat strategi untuk mencapai target penurunan yang lebih tajam,” ujar Lakotani.

Untuk tahun anggaran 2024, pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan sebesar 0,5%, dengan ambisi lebih besar pada 2025, yakni 1%. Langkah ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kita harus memanfaatkan momentum ini. Dengan kepemimpinan yang solid dan strategi yang matang, kita bisa membawa perubahan nyata bagi masyarakat Papua Barat,” tambahnya.

Sebanyak 14 perangkat daerah telah berperan aktif dalam program penanggulangan kemiskinan sepanjang 2023.

Ke depan, kolaborasi lintas sektor akan menjadi kunci utama. Lakotani menekankan bahwa setiap program harus dijalankan secara sinergis agar menghasilkan dampak yang maksimal.

“Tidak ada jalan lain selain bekerja sama. Kolaborasi akan memperkuat langkah-langkah kita dan memastikan program yang dijalankan benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan,” tegasnya.

Dengan strategi yang lebih terarah, evaluasi berkala, dan kolaborasi yang erat, Pemerintah Provinsi Papua Barat optimistis dapat mencapai penurunan angka kemiskinan yang signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

Langkah ini diharapkan tidak hanya mengurangi angka statistik, tetapi juga membawa perubahan nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua Barat. (jw/pr)