Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Kamis (29/5/2025).
Meski mencatat realisasi pendapatan tertinggi secara nasional, serapan anggaran Papua Tengah hingga Mei 2025 tercatat hanya 9 persen.
“Papua Tengah ini pendapatannya hampir 50 persen, luar biasa. Tapi yang menyedihkan, belanjanya baru 9 persen. Artinya, uang disimpan, tidak menggerakkan ekonomi daerah,” ujar Tito di hadapan para kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Papua Tengah tercatat telah merealisasikan 48 persen pendapatan dari target APBD tahun 2025, menjadikannya yang tertinggi secara nasional. Namun, capaian tersebut berbanding terbalik dengan realisasi belanja daerah yang sangat rendah.
Tito menyampaikan bahwa kondisi ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Belanja pemerintah daerah, kata dia, merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta penurunan angka kemiskinan dan stunting.
“Kalau daerah diam, rakyat makin terjepit. Ekonomi bisa mundur. Yang miskin makin miskin. Angka stunting tak berubah. Ini bukan soal laporan bagus di atas kertas, tapi soal realita di lapangan,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Tito secara langsung menegur Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa. Ia menilai latar belakang Nawipa sebagai mantan bupati dan lulusan luar negeri semestinya menjadi modal kuat untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif.
“Saya tahu Pak Meki orang cerdas, sekolah di luar negeri, pengalaman juga ada. Tapi kalau bulan Mei saja belanjanya baru 9 persen, bagaimana ekonomi mau tumbuh? Jangan hanya pintar kumpulkan uang, tapi lupa belanjakan untuk rakyat,” ujarnya.
Tito mengingatkan, pembangunan tidak akan berjalan hanya dengan menumpuk pendapatan. Pemerintah daerah dituntut untuk segera merealisasikan anggaran melalui program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Lebih lanjut, Tito menyampaikan kendati pengendalian inflasi penting, hal itu harus dibarengi dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Kalau harga murah tapi ekonomi tidak jalan, itu tandanya pembangunan macet. Uang rakyat jangan cuma diam, harus kembali dalam bentuk program yang terasa manfaatnya.” kata Tito.
Kritik keras terhadap Papua Tengah, menurut Tito, sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh kepala daerah.
Pemerintah pusat berharap pengelolaan anggaran tidak berhenti pada capaian pendapatan, tetapi juga harus ditindaklanjuti dengan belanja yang cepat, tepat sasaran, dan berdampak langsung.
“Keberhasilan pembangunan tidak dinilai dari saldo rekening daerah, melainkan dari seberapa besar uang rakyat kembali kepada rakyat dalam bentuk jalan, sekolah, rumah sakit, dan lapangan kerja,” tandasnya. (ds/pr)
Tinggalkan Balasan