Manokwari — Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Alli Baham Tengmomere, menegaskan pentingnya peningkatan disiplin aparatur sipil negara (ASN) serta percepatan penyelesaian seluruh tahapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Penekanan tersebut disampaikan saat apel pagi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, Senin (26/1/2026).
Dalam arahannya di Manokwari, Sekda mengingatkan ASN agar fokus dan menghargai jalannya apel, termasuk tidak menggunakan telepon genggam selama kegiatan berlangsung.
Menurut dia, sikap tersebut mencerminkan kedisiplinan dan etika sebagai abdi negara.
“Kalau apel sudah dimulai, jangan semua angkat HP. Dari depan terlihat tidak elok. Ini perlu menjadi evaluasi bersama,” ujarnya.
Sekda juga mengapresiasi peningkatan kedisiplinan kehadiran ASN.
Ia menyebut, tidak lagi terlihat pegawai yang datang terlambat saat apel berlangsung, sebagaimana terjadi pada pekan sebelumnya.
Selain disiplin, Sekda menyampaikan sejumlah agenda strategis, di antaranya rencana pembahasan bersama Badan Kepegawaian Negara dan Badan Kepegawaian Daerah terkait tenaga honorer formasi 2021 yang akan dipersiapkan memasuki tahapan pelatihan.
Terkait APBD 2026, ia menjelaskan, hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri telah dikembalikan dan kini menunggu tindak lanjut dari seluruh pimpinan perangkat daerah.
Sekda meminta agar catatan evaluasi segera diselesaikan dan dikoordinasikan dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
“Semua catatan harus dijawab dan diselesaikan supaya kita bisa segera meminta nomor register dan membawa kembali ke Kemendagri. Setelah itu, Perda APBD bisa ditetapkan dan pelaksanaan anggaran dapat berjalan,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya penyusunan paket kegiatan serta penyiapan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) sejak dini agar setelah anggaran disahkan, seluruh program dapat langsung dijalankan.
Di sisi lain, Sekda mendorong percepatan penyampaian laporan keuangan Tahun Anggaran 2025 yang batas akhirnya 31 Maret 2026, untuk dihimpun terlebih dahulu oleh BPKAD sebelum diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Papua Barat.
Sekda berharap kerja sama dan komitmen seluruh perangkat daerah dapat mengantarkan Pemerintah Provinsi Papua Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Ia pun mengajak seluruh ASN bekerja optimal, memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta menjaga semangat kebersamaan dalam membangun Papua Barat yang aman, sejahtera, dan berdaya saing. (jw/pr)
Tinggalkan Balasan