Jakarta — Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS Mulyanto meminta pemerintah membuka peluang impor bahan bakar minyak (BBM) secara mandiri bagi badan usaha swasta.
Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi tekanan pasokan BBM nasional di tengah krisis minyak global yang dipicu ketidakpastian geopolitik.
Mulyanto menilai kebijakan pembatasan impor BBM oleh pelaku usaha saat ini tidak lagi relevan.
Menurutnya, pemerintah seharusnya memberikan fleksibilitas pasokan energi, termasuk membuka akses impor bagi badan usaha swasta, agar beban distribusi energi tidak sepenuhnya ditanggung oleh Pertamina.
“Di tengah lonjakan harga minyak dunia dan ketidakpastian geopolitik, agak janggal jika pemerintah masih mempertahankan kebijakan yang membatasi fleksibilitas pasokan BBM, termasuk dalam hal impor oleh badan usaha swasta,” kata Mulyanto, Selasa (24/3/2026).
Ia menjelaskan, ketika pasokan BBM di sejumlah SPBU swasta terganggu, masyarakat cenderung beralih ke SPBU Pertamina.
Kondisi ini berpotensi meningkatkan konsumsi BBM bersubsidi dan pada akhirnya membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Karena itu, Mulyanto mendorong pemerintah segera membuka ruang bagi badan usaha swasta untuk mengimpor BBM secara langsung dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel.
Menurutnya, diversifikasi pasokan energi penting dilakukan agar sistem distribusi energi nasional tidak terlalu bergantung pada satu entitas saja. (bn/pr)
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan