Manokwari — Upaya memperkuat integritas dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat mendapat apresiasi sekaligus kritik konstruktif dari para peserta kegiatan penguatan integritas yang digelar Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Papua Barat.
Sejumlah peserta menilai langkah pemerintah menggelar penandatanganan pakta integritas merupakan inisiatif positif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Namun, implementasi di lapangan dinilai masih membutuhkan pembenahan, terutama pada aspek kapasitas dan pemahaman teknis sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pengadaan.
Dalam forum diskusi, peserta menyampaikan apresiasi kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Papua Barat, Yakub Richard Kiriwenno, atas penyelenggaraan kegiatan yang dinilai berjalan baik, baik dari sisi materi maupun pelayanan panitia. Meski demikian, sejumlah catatan muncul terkait kesiapan operator pengadaan atau OPI di masing-masing organisasi perangkat daerah.
Menurut peserta, tingkat pemahaman teknis para OPI masih bervariasi. Sebagian dinilai telah memahami proses pengadaan secara menyeluruh, namun tidak sedikit yang pemahamannya masih terbatas, bahkan diperkirakan baru berada pada kisaran 33 hingga 36 persen.
“Sosialisasi seperti ini sangat baik, tetapi jangan sampai hanya menjadi formalitas. Perlu ada peningkatan kapasitas yang nyata agar seluruh peserta memiliki pemahaman yang merata,” ujar salah satu peserta dalam sesi penyampaian aspirasi.
Peserta menilai penandatanganan pakta integritas seharusnya menjadi titik awal pembinaan berkelanjutan, bukan sekadar agenda seremonial tahunan. Tanpa penguatan kompetensi, nilai-nilai integritas dikhawatirkan sulit diimplementasikan secara optimal dalam proses pengadaan.
Selain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengawasan internal juga dinilai perlu diperkuat guna mencegah potensi konflik kepentingan, penyimpangan administrasi, maupun praktik yang dapat merugikan keuangan daerah.
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Papua Barat, Yakub Richard Kiriwenno, sebelumnya menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam sistem pengadaan pemerintah. Ia berharap seluruh pejabat pengadaan dapat bekerja secara jujur, transparan, dan akuntabel demi memastikan penggunaan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Melalui berbagai kritik dan saran yang disampaikan secara terbuka, para peserta berharap sistem pengadaan barang dan jasa di Papua Barat dapat terus diperbaiki sehingga semakin profesional, transparan, serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. (jw/pr)
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan