Manokwari — Pemerintah Provinsi Papua Barat menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih melalui penandatanganan Pakta Integritas bagi pelaku pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2026 di lingkungan pemerintah provinsi.
Kegiatan yang digelar di Manokwari pada Selasa (8/4/2026) tersebut dipimpin Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Papua Barat, Yakub Richard Kiriwenno, sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan pemerintah.
Dalam sambutannya, Kiriwenno menegaskan bahwa penandatanganan pakta integritas bukan sekadar formalitas administratif, melainkan komitmen moral seluruh aparatur yang terlibat dalam pengadaan untuk bekerja secara jujur, profesional, dan bertanggung jawab.
“Pengadaan barang dan jasa merupakan area yang rawan penyimpangan sehingga membutuhkan integritas tinggi dari semua pihak yang terlibat,” ujar Kiriwenno.
Acara tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Inspektur Provinsi Papua Barat, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Kelompok Kerja Pemilihan (Pokmil), serta pejabat pengadaan di lingkup pemerintah daerah.
Menurut Kiriwenno, kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam mewujudkan prinsip good governance dan clean government, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Ia juga menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap pakta integritas akan mendapat perhatian serius dan dapat berimplikasi pada sanksi hukum maupun disiplin aparatur sipil negara.
Penandatanganan pakta integritas tersebut juga menjadi bagian dari upaya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Biro Pengadaan Barang dan Jasa.
“Kami berharap seluruh proses pengadaan dilaksanakan dengan integritas, komitmen, dan tanggung jawab sehingga program pembangunan pemerintah daerah dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata Kiriwenno.
Kegiatan tersebut diakhiri dengan penegasan komitmen bersama seluruh peserta untuk menjaga transparansi dan profesionalisme dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. (jw/pr)
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan