Manokwari – Pemerintah Provinsi Papua Barat memastikan bahwa proses seleksi penerima beasiswa kedokteran di wilayahnya berlangsung terbuka, transparan, dan tidak dikhususkan bagi kalangan tertentu maupun anak pejabat.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Barnabas Dowansiba. M.Pd, menegaskan seluruh tahapan seleksi sepenuhnya berada di tangan para siswa melalui sistem digital tanpa campur tangan pemerintah daerah.
“Sebenarnya, penerimaan beasiswa kedokteran ini kami kembalikan kepada dinas pendidikan di masing-masing kabupaten. Siswa sendiri yang mengisi aplikasi dan mengunggah dokumen secara mandiri,” ujar Dowansiba kepada wartawan di halaman Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (13/4/2026).
Ia membantah keras anggapan masyarakat yang menyebut proses seleksi masih menyisakan praktik tidak transparan.
“Kalau dibilang tidak transparan, bagian mana yang tidak? Semua sudah kami sampaikan kepada siswa. Dinas hanya mencatat siapa yang mendaftar dan siapa yang belum. Kami tidak pernah melakukan intervensi,” tegasnya.
Menurut Dowansiba, ujian seleksi pun dilaksanakan secara daring dan mandiri oleh peserta, tanpa melalui Dinas Pendidikan Provinsi. Penentuan kelulusan, lanjutnya, juga bukan kewenangan pemerintah daerah.
“Yang menentukan kelulusan bukan kami di dinas, tetapi dari pusat, yaitu Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Sains. Siswa sendiri yang menentukan masa depannya berdasarkan kemampuan akademik,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap tekanan orang tua yang memaksakan kehendak di luar kemampuan anak.
“Kami khawatir jika orang tua memiliki keinginan yang berbeda dengan kapasitas anak. Kalau nilai akademik tidak memenuhi, otomatis tidak lulus di jurusan kedokteran,” katanya.
Untuk tahun 2026, Papua Barat mendapat kuota sekitar 700 penerima program pendidikan kedokteran yang akan dibagi ke seluruh kabupaten. Sebagian besar program ini diarahkan untuk studi di luar Papua guna memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah.
“Masing-masing kabupaten memiliki kuota. Tujuan utamanya agar anak-anak Papua mendapatkan pengalaman pendidikan yang lebih luas,” ujar Dowansiba.
Pemerintah Provinsi Papua Barat juga memberikan perhatian khusus melalui program *Papua Cerdas*, termasuk beasiswa kedokteran bagi Orang Asli Papua (OAP). Dalam skema terbaru, mahasiswa kedokteran berencana menerima bantuan hingga Rp100 juta per tahun.
Namun, penerima beasiswa diwajibkan menandatangani surat pernyataan bermeterai untuk kembali mengabdi di Papua Barat setelah menyelesaikan studi.
“Kita siapkan surat pernyataan kesediaan mengabdi. Karena fakta sebelumnya, ada yang sudah dibiayai tetapi tidak kembali ke Papua Barat,” ungkapnya.
Program ini mulai berjalan pada tahun 2026 setelah pemerintah provinsi merampungkan pembahasan standar operasional prosedur (SOP). Terkait jumlah pasti penerima beasiswa kedokteran khusus OAP, pemerintah masih menunggu data minat masyarakat.
“Kita lihat dulu animo masyarakat. Berapa yang mendaftar akan kita data. Jika kurang, akan kita koordinasikan dengan Gubernur,” katanya.
Dowansiba juga menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan pungutan biaya apa pun dalam proses beasiswa ini. Mahasiswa hanya diminta melengkapi dokumen administrasi seperti surat aktif kuliah dari kampus, transkrip nilai, serta kartu mahasiswa.
Dengan sistem seleksi berbasis aplikasi dan penilaian langsung dari pusat, pemerintah berharap polemik mengenai beasiswa yang hanya dinikmati kelompok tertentu dapat dihentikan.
“Kesempatan ini terbuka bagi semua anak Papua Barat yang memenuhi syarat dan memiliki kemampuan,” pungkasnya. (jw/pr)
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan