Kaimana— Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama bagi Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat dalam menjalankan fungsi pengawasan di lapangan.
Kondisi ini berdampak langsung pada tidak maksimalnya jangkauan pemantauan terhadap sejumlah proyek pembangunan yang tersebar di tujuh kabupaten di Provinsi Papua Barat.
Berdasarkan pantauan di lapangan, Kamis (30/4/2026), tim Pansus LKPJ yang dipimpin Ketua Pansus, Irsan Lie, bersama tiga anggota lainnya hanya mampu mengunjungi proyek-proyek yang berada di wilayah perkotaan atau lokasi yang terjangkau melalui jalur darat.
Efisiensi anggaran serta pembagian porsi anggaran yang tidak merata menjadi penyebab utama terbatasnya ruang gerak tim dalam melaksanakan tugas kedewanan.
Akibatnya, sejumlah proyek infrastruktur strategis yang tercantum dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemerintah Provinsi Papua Barat, seperti pembangunan jalan, talud pantai, dan sarana air bersih di distrik-distrik terpencil tidak dapat ditinjau secara langsung.
Beberapa titik yang sempat dikunjungi tim di Kabupaten Kaimana meliputi: pembangunan pemecah ombak di Kampung Trikora, pekerjaan marka jalan pada ruas Poros Tangaromi, proyek sarana prasarana di Sekolah Luar Biasa (SLB), pembangunan Kantor Samsat Kaimana sebagai sentra pendapatan asli daerah (PAD), serta sejumlah pekerjaan fisik lain di sekitar Kota Kaimana.
Ketua Pansus LKPJ DPR Papua Barat, Irsan Lie, mengakui kebijakan efisiensi anggaran mempersempit ruang gerak tim yang bertugas sejak 28 April hingga 2 Mei 2026.
“Meskipun demikian, dengan ketersediaan anggaran yang ada, kami tetap berupaya mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap program pembangunan yang dibiayai APBD Provinsi,” ujar Irsan saat ditemui di Kaimana, Kamis (30/4/2026).
Ia menjelaskan, kondisi geografis Kaimana yang didominasi jalur laut menjadi tantangan tersendiri. Banyak laporan dan keluhan masyarakat terkait program pembangunan di pelosok distrik yang membutuhkan transportasi laut, namun tidak dapat dijangkau tim karena keterbatasan anggaran.
“Padahal, pengawasan langsung ke pelosok sangat penting untuk memastikan asas manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.
Meskipun terkendala, Irsan menegaskan seluruh temuan di lapangan akan tetap dihimpun sebagai bahan evaluasi komprehensif. Setelah menyelesaikan agenda di Kaimana, tim Pansus dijadwalkan kembali ke Manokwari untuk melakukan sinkronisasi data dan klarifikasi hasil temuan lapangan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Selain itu, tim juga akan membahas temuan secara internal di tingkat Pansus serta menyusun dokumen rekomendasi untuk diserahkan kepada pimpinan DPR Papua Barat. Rekomendasi tersebut nantinya akan diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai dasar perbaikan pelaksanaan pembangunan di masa mendatang. (jw/pr)
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan