Amin Ngabalin Pertanyakan Kapasitas Marcel Rahamitu Sebagai Anggota DPRD Fakfak: Buat Apa Selama 5 Tahun?

“Mari kita berpolitik secara dewasa, pakai etika, tidak boleh ada ujaran kebencian dan melakukan penyesatan informasi kepada rakyat,”

Fakfak – Amin Ngabalin salah satu kader Partai Golkar mempertanyakan kapasitas Marcel Rahamitu sebagai Anggota DPRD Kabupaten Fakfak selama lima tahun.

Pasalnya dalam orasi politik Marcel Rahamitu pada acara Deklarasi Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Samaun Dahlan-Donatus Nimbitkendik berjargon Santun meragukan kepemimpinan Bupati Fakfak Untung Tamsil dan Wakil Bupati Fakfak Yohana Dina Hindom yang hanya bekerja efektif hanya 3 tahun.

Amin Ngabalin menjelaskan, sesungguhnya sesuai dengan undang-undang pemerintahan daerah, bahwa penyelenggara pemerintahan di daerah itu adalah Bupati dan DPRD (eksekutif dan legislatif).

“Jadi apabila tidak terjadi perubahan berkaitan dengan penyerapan soal anggaran, seperti yang disampaikan oleh Marcel dalam orasi politiknya, memang selama 5 tahun ini Marcel bersidang di DPRD dengan siapa? bahan yang didapatkan dari siapa apakah selama mereka bahas DPRD, bahas-bahas anggaran dan APBD setiap tahun itu dia (Marcel) tidur ka?” tanya Amin Ngabalin via telepon seluler kepada PrimaRakyat.com, Minggu malam (1/9/2024).

Menurut Amin Ngabalin, orasi politik mengkritisi Pemerintah Kabupaten Fakfak saat ini dibawa Kepemimpinan Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom soal tidak ada perubahan dalam pembangunan, maka Marcsel Rahamitu tidak menjalankan fungsinya sebagai Anggota DPRD dengan baik.

“Saya sebagai orang Fakfak, saya merasa lucu karena begini, sesuai dengan undang-undang pemerintahan daerah sama-sama kita mengetahuinya bahwa yang dimaksudkan dengan penyelenggara pemerintahan di daerah itu adalah eksekutif dan legislatif, bupati secara keseluruhan dengan para staf-nya,” kata Amin Ngabalin.

“Setiap tahun saya yakin dan percaya bahwa pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif selalu mengirimkan dokumen penyusunan RAPBD yang kemudian dibahas bersama-sama dengan DPR. Itu berisi tentang rencana pembangunan daerah jangka satu tahun dan DPRD melakukan fungsi pengawasan, fungsi  Budgeting, dan fungsi regulasi, jadi jangan mengkritik, ini namanya menepuk air di dulang membasahi diri sendiri,” tambahnya.

Menurutnyaa, dalam orasi politik, tidak boleh kemudian melakukan pembodohan Kepada rakyat, harus sesuai fakta.

“Mari kita berpolitik secara dewasa, pakai etika, tidak boleh ada ujaran kebencian dan melakukan penyesatan informasi kepada rakyat,” tandasnya. (pr)