Manokwari – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menegaskan akan melakukan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan dengan menempatkan pejabat sesuai dengan kompetensi dan keahlian mereka.
Saat tiba di Manokwari, Gubernur Dominggus disambut dengan prosesi adat yang melibatkan berbagai suku Nusantara di Papua Barat. Dalam prosesi tersebut, ia diberikan simbol perang, yang memiliki makna mendalam terkait tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin.
“Ketika pertama kali menjabat, saya diberikan panah sebagai simbol untuk berburu dan bertahan hidup. Namun, pada masa jabatan kedua ini, saya diberikan perang yang berarti membuka kebun dan menanam untuk kesejahteraan masyarakat Papua Barat,” ujar Dominggus dalam sambutannya di Aston New Hotel.
Gubernur menjelaskan, proses mutasi akan dilakukan secara terukur dan berlandaskan latar belakang pendidikan serta pengalaman kerja para pejabat.
Hal ini untuk memastikan setiap individu ditempatkan di posisi yang tepat dan dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan daerah.
“Yang memiliki kinerja baik akan tetap bertahan, sementara yang masih perlu pengembangan akan dialihkan ke posisi yang lebih sesuai dengan kompetensinya,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dominggus menegaskan penentuan jabatan merupakan hak prerogatif gubernur. Namun, ia tetap berkomitmen untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Di awal masa jabatan keduanya, Dominggus juga menekankan pentingnya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen perencanaan ini akan ditinjau kembali agar sejalan dengan visi, misi, dan kebutuhan pembangunan lima tahun ke depan di Papua Barat.
Adanya mutasi jabatan yang berbasis meritokrasi dan perencanaan pembangunan yang matang, Gubernur Dominggus berharap kinerja pemerintahan akan semakin optimal.
“Kami ingin memastikan kebijakan ini benar-benar berdampak positif bagi masyarakat Papua Barat dan membawa perubahan nyata dalam pembangunan daerah,” pungkasnya.
Langkah strategis ini diharapkan menjadi momentum untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Papua Barat. (jw/pr)
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan