Judson Waprak Tekankan Validasi Data OAP

Kaimana — Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRP PB), Judson Ferdinandus Waprak, menegaskan pentingnya pendataan akurat mengenai Orang Asli Papua (OAP) sebagai fondasi perlindungan hak-hak dasar masyarakat adat.

Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi Sasi Adat yang digelar di Gedung Pertemuan Krooy, Kabupaten Kaimana.

Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri oleh delapan kepala suku asli Kaimana, serta sejumlah tokoh masyarakat dan tamu undangan dari berbagai unsur pemerintahan dan adat.

Dalam sambutannya, Waprak menyoroti urgensi penyusunan data kependudukan OAP guna memastikan mereka tidak terpinggirkan dalam kebijakan pembangunan, khususnya dalam kerangka Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

“Kalau kita mau bicara tentang siapa anak Papua dan seberapa banyak anak Papua, maka kita harus bicara dengan data,” ujar Waprak tegas.

Ia mendorong Pemerintah Kabupaten Kaimana, terutama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), untuk menyusun skema pendataan komprehensif yang melibatkan seluruh kampung, marga, dan struktur adat lokal.

“Data ini penting bukan hanya untuk identifikasi, tetapi juga sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan, penyaluran anggaran, serta perlindungan hak-hak adat,” tambahnya.

Waprak menilai, kehadiran data berbasis kearifan lokal akan menjadi pijakan penting dalam membangun sistem yang lebih inklusif dan adil bagi masyarakat Papua.

Kepala-kepala suku yang hadir dalam kegiatan tersebut menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif pendataan ini. Mereka juga menyatakan komitmen untuk turut membantu proses validasi identitas dan penelusuran garis keturunan OAP di wilayah masing-masing.

Sosialisasi Sasi Adat ini menjadi tonggak awal sinergi antara MRP PB, pemerintah daerah, dan masyarakat adat dalam merumuskan kebijakan berbasis data yang berpihak pada hak-hak Orang Asli Papua.

Pendekatan ini menegaskan bahwa data bukan sekadar angka, melainkan representasi identitas dan keadilan bagi masyarakat adat di tanah leluhurnya.