Fakfak – Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfostaper) mendorong optimalisasi implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di daerah.

Upaya ini dilakukan untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Kepala Bidang Statistik dan Persandian, Maraden Rixcet Tuturoap, menyampaikan, satu data merupakan kebutuhan strategis dalam tata kelola pemerintahan modern.

Menurutnya, data yang berkualitas akan memperkuat kolaborasi antarinstansi serta mendukung peningkatan kualitas kebijakan pembangunan.

“Manfaat dari satu data ini sangat mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah, meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan, serta memperkuat kolaborasi antar lembaga pemerintah,” ujarnya.

Senada dengan itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kominfo, Muchamad Saleh, menjelaskan bahwa data yang akurat menjadi dasar penting dalam setiap proses pengambilan keputusan di pemerintahan.

“Dengan data yang akurat, pemerintah dapat memastikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berjalan lebih efektif,” kata Saleh.

Portal Satu Data Indonesia (data.go.id) merupakan portal resmi data terbuka nasional yang dikelola Bappenas.

Melalui mekanisme tersebut, data dari berbagai instansi baik pusat maupun daerah diintegrasikan dan dibagikan agar mudah diakses serta dipertanggungjawabkan.

Dinas Kominfo Fakfak memiliki tugas untuk menyusun, mengumpulkan, mengelola, dan menyebarluaskan data sektoral di tingkat daerah, termasuk memastikan kesesuaian data sesuai prinsip Satu Data Indonesia, serta membina produsen data di tiap OPD.

Pada pelaksanaan kegiatan, sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Fakfak mengikuti pemaparan teknis dan diskusi terkait peran masing-masing dalam penyediaan data yang berkualitas.

Pemkab Fakfak menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola data pemerintahan.

Kebijakan itu diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung pembangunan di berbagai sektor.

Dengan terbangunnya ekosistem data yang terintegrasi, seluruh instansi pemerintah diharapkan dapat memanfaatkan dan membagikan data secara mudah, serta memastikan akses bagi masyarakat yang membutuhkan. (rls/pr)

Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di: