Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis dengan sejumlah pimpinan lembaga negara dan ketua umum partai politik di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025). Pertemuan ini berlangsung di tengah gelombang aksi unjuk rasa di sejumlah daerah yang belum sepenuhnya mereda.
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Umum PDI-P yang juga Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid.
Selain para pimpinan partai politik, pertemuan juga dihadiri Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin.
Dalam keterangannya usai pertemuan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa para ketua umum partai politik sepakat mengambil langkah tegas terhadap anggota legislatif yang dinilai membuat pernyataan keliru dan menimbulkan kegaduhan publik. Sanksi tersebut mencakup pencabutan keanggotaan, penyesuaian tunjangan, hingga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
“Mulai Senin, 1 September 2025, pimpinan DPR akan mencabut beberapa kebijakan, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan penghentian sementara kunjungan kerja ke luar negeri. Anggota DPR yang melanggar akan dicabut keanggotaannya oleh partainya masing-masing,” ujar Prabowo.
Presiden juga mengingatkan pentingnya kepekaan wakil rakyat terhadap aspirasi publik dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat. Ia menekankan bahwa kebebasan berpendapat dijamin oleh undang-undang maupun instrumen internasional, selama dilakukan secara damai.
“Kami menghormati kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights Pasal 19 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Penyampaian aspirasi hendaknya dilakukan dengan damai,” ucap Presiden. (BPMI Setpres/pr)
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan