18.750 Pekerja Informal Kaimana Kini Dilindungi BPJS

Kaimana – Sebanyak 18.750 Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) di Kabupaten Kaimana kini resmi masuk dalam jangkauan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Hal ini ditandai penandatanganan perjanjian kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Kabupaten Kaimana yang berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati Kaimana, Selasa (17/6/2025).

Penandatanganan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperluas cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi para pekerja sektor informal seperti petani, nelayan, pedagang kecil, dan buruh lepas.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sorong, Iguh Bimantoroyudo, menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh pekerja, tanpa terkecuali.

“Ini bukan sekadar program, melainkan bentuk nyata kehadiran negara bagi seluruh pekerja Indonesia, termasuk mereka yang bekerja secara mandiri,” ujarnya dalam sambutan.

Menurut Iguh, perlindungan yang diberikan mencakup empat pilar utama dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

Ia juga menyoroti pentingnya jaminan sosial dalam menghadapi tantangan bonus demografi, transformasi ekonomi, dan agenda pembangunan berkelanjutan.

“Pekerja yang terlindungi akan lebih produktif, loyal, dan tangguh dalam menghadapi era disrupsi. Karena itu, keadilan sosial harus menyentuh mereka yang selama ini berada di luar sistem formal,” katanya.

Program ini merupakan bagian dari strategi ekspansi inklusif BPJS Ketenagakerjaan untuk menjangkau pekerja sektor informal yang selama ini belum tersentuh perlindungan.

BPJS Ketenagakerjaan menyebutkan akan terus meningkatkan layanan dan memperluas jangkauan peserta, khususnya di wilayah Papua Barat.

Pemerintah daerah pun dinilai sebagai mitra strategis dalam mewujudkan perlindungan semesta bagi pekerja.

“Kami berharap kerja sama ini menjadi titik awal menuju sistem perlindungan sosial yang mapan dan berkeadilan di tanah Papua Barat,” tambah Iguh.

Ia menutup sambutan dengan ajakan untuk bersama-sama membangun Indonesia yang lebih sejahtera.

“Mari kita wujudkan pekerja yang terlindungi, keluarga yang sejahtera, dan Indonesia yang gemilang menuju 2045,” pungkasnya.