Manokwari – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Abdul Fatah, mengungkapkan angka putus sekolah di wilayahnya masih tergolong tinggi dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Berdasarkan hasil penelitian yang disampaikan oleh Prof. Smule dari Universitas Papua (UNIPA), tercatat sebanyak 40.329 anak di Papua Barat tidak melanjutkan pendidikan.
Data tersebut merupakan sisa dari angka sebelumnya, sebelum pemekaran wilayah Provinsi Papua Barat Daya, yang mencapai 68.988 anak.
“Ini tentu menjadi perhatian serius. Namun perlu dicatat bahwa sejak tahun 2019, upaya penanganan telah didelegasikan kepada para bupati di kabupaten/kota. Ini adalah tanggung jawab bersama,” ujar Abdul Fatah kepada wartawan di Manokwari, Jumat (2/5/2025).
Meski menyadari tingginya angka putus sekolah, Fatah mengakui bahwa hingga kini Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat belum memiliki program konkret yang dijalankan secara masif untuk menuntaskan persoalan tersebut.
Namun demikian, ia memastikan bahwa mulai tahun 2025, pihaknya akan meluncurkan program khusus untuk menekan angka putus sekolah, baik melalui jalur pendidikan formal maupun non-formal.
“Ini adalah langkah nyata menjawab persoalan pendidikan. Bagi anak-anak yang tidak bisa kembali ke sekolah formal, kita siapkan jalur pendidikan kesetaraan, yakni paket B dan C,” jelasnya.
Fatah menambahkan, melalui jalur pendidikan non-formal ini, para peserta tetap akan mendapatkan ijazah resmi yang diakui negara, yang dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun untuk keperluan pekerjaan.
“Tujuan akhirnya adalah agar tak ada lagi generasi Papua Barat yang tertinggal karena tidak memiliki ijazah. Ini bagian dari komitmen kami membangun SDM yang unggul dan setara,” pungkasnya. (jw/pr)
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan