Kaimana – Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Papua Barat, Wiliam Hendrik, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diberlakukan secara nasional, termasuk di Papua.
Menurutnya, kebijakan tersebut berdampak signifikan terhadap pembangunan di Papua, terutama setelah adanya pemekaran wilayah dengan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).
“Jujur saja, di tanah Papua secara umum, kami baru saja mengalami pembentukan empat DOB. Wilayah yang dulu besar sekarang harus berbagi sumber daya, termasuk anggaran. Efeknya, anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan kini terbagi, dan tentunya menghambat proses pembangunan yang sangat dibutuhkan,” ujar Wiliam dalam wawancara dengan wartawan.
Ia menegaskan, meskipun efisiensi anggaran bertujuan untuk mengelola keuangan negara dengan lebih baik, kebijakan ini tidak mempertimbangkan kondisi khusus Papua yang masih dalam tahap pembangunan infrastruktur serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan terbatasnya anggaran, pembangunan menjadi terhambat, yang secara langsung berdampak pada pengusaha lokal yang berperan dalam mendukung proyek pembangunan daerah.
“Di sini, di Papua, banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar hingga pengembangan sumber daya manusia. Tetapi dengan pembagian anggaran yang semakin terbatas, tidak hanya sektor publik yang terdampak, tapi juga pengusaha lokal seperti kami yang bergantung pada adanya proyek dan program pemerintah untuk terus berkembang,” tambahnya.
Sebagai perwakilan pengusaha lokal, Wiliam berharap pemerintah pusat dapat lebih bijaksana dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, terutama di daerah yang masih dalam fase pemekaran dan pembangunan. Ia mengusulkan agar kebijakan ini tidak diterapkan secara seragam di seluruh wilayah, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
“Saya berharap pemerintah pusat bisa melihat kondisi khusus yang ada di Papua. Kami butuh anggaran yang cukup untuk melanjutkan pembangunan, terutama di tengah kesulitan yang dihadapi pengusaha lokal. Jika kebijakan efisiensi anggaran tetap diberlakukan, kami khawatir akan semakin sulit untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua,” tegasnya.
Pernyataan Wiliam ini mencerminkan keresahan yang dirasakan oleh banyak pihak di Papua, khususnya para pengusaha lokal yang bergantung pada anggaran pembangunan daerah.
Efisiensi anggaran yang diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi geografis dan sosial-ekonomi di Papua berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat setempat.
Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih fleksibel dan berpihak pada kebutuhan daerah agar pembangunan di Papua dapat berjalan optimal. (tm/pr)
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan