Fakfak – Pemerintah Kabupaten Fakfak menerima apresiasi dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, atas keberhasilan menjalankan program unggulan di bidang pendidikan dan kesehatan.
Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, menyambut positif penilaian tersebut dan menjadikannya sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.
“Saya menyampaikan hormat dan terima kasih kepada anggota DPD RI yang telah memberikan apresiasi terhadap program-program yang dijalankan di Kabupaten Fakfak. Apa yang beliau sampaikan menjadi motivasi bagi kami pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan memperhatikan kebutuhan masyarakat,” ujar Samaun kepada wartawan usai menutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat distrik di Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, Senin (16/3/2026).
Program pendidikan gratis dan kesehatan gratis yang digulirkan sejak tahun anggaran 2025 merupakan bagian dari program unggulan *Fakfak Membara* (Membangun Bersama Rakyat). Kedua program tersebut didanai melalui dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Samaun menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program tersebut selama masa jabatannya.
“Saya pastikan program pendidikan gratis dan kesehatan gratis tetap berjalan selama saya menjabat sebagai bupati. Bahkan dari waktu ke waktu akan terus kita tingkatkan, baik dari sisi pelayanan, tenaga dokter, guru, maupun fasilitas yang tersedia,” kata dia.
Dalam pelaksanaannya, program kesehatan gratis mencakup pengobatan 100 persen di fasilitas kesehatan daerah, penangguhan iuran BPJS Kesehatan masyarakat, makan gratis untuk dua orang pendamping pasien di rumah sakit, hingga biaya transportasi bagi pasien rujukan beserta pendamping. Pemerintah daerah juga memperkuat layanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan pemeriksaan dokter spesialis, serta deteksi dini stunting dan penyakit.
Samaun mengungkapkan keprihatinannya terhadap masih adanya sekitar 1.066 warga di Distrik Fakfak Tengah yang datanya belum terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Menurut dia, kondisi itu berpotensi menyulitkan masyarakat ketika membutuhkan pelayanan medis, terutama dalam keadaan darurat.
“Saya khawatir jika ada ibu hamil yang harus menjalani operasi saat melahirkan sementara BPJS-nya tidak aktif. Biaya operasi tentu sangat besar. Karena itu pemerintah daerah hadir melalui program pengobatan gratis,” ujarnya.
Ia memastikan masyarakat yang belum terdaftar dalam BPJS tetap dapat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa dipungut biaya di rumah sakit maupun puskesmas.
“Walaupun belum terdaftar BPJS, masyarakat tetap datang saja ke rumah sakit atau puskesmas. Semua tetap dilayani dan tetap gratis. Pemerintah daerah akan memastikan mereka masuk dalam program pengobatan gratis,” kata Samaun.
Di sektor pendidikan, program gratis berlaku untuk seluruh jenjang, mulai dari TK/PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK, baik negeri maupun swasta. Fasilitas yang diberikan meliputi bebas biaya sekolah, penghapusan pungutan masuk sekolah, seragam gratis, sepatu, tas, dan perlengkapan sekolah lainnya. Program ini diperkuat dengan Peraturan Bupati yang diluncurkan pada Mei 2025 sebagai dasar hukum pelaksanaan.
Bupati Samaun Dahlan mengatakan program tersebut lahir dari pengalaman pribadinya saat masih menjadi kepala dinas, ketika melihat banyak masyarakat kesulitan membayar biaya sekolah dan pengobatan.
“Saya melihat sendiri betapa susahnya orang tua mencari uang untuk seragam sekolah dan biaya operasi. Karena itu, begitu dilantik menjadi bupati, saya langsung masukkan program pendidikan gratis dan kesehatan gratis dalam APBD tahun pertama,” ujarnya.
Sebelumnya, Anggota DPD RI Paul Finsen Mayor menyampaikan bahwa para pejabat di Tanah Papua perlu belajar dari kepala daerah di Kabupaten Fakfak yang dinilai berhasil menjalankan program pendidikan dan kesehatan gratis dengan memanfaatkan dana Otsus. Ia mencontohkan Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, yang menurutnya mampu menghadirkan kebijakan nyata bagi masyarakat meskipun bukan orang asli Papua.
Dalam pernyataannya yang beredar melalui video di media sosial, Paul Finsen Mayor mengatakan bahwa keberhasilan program di Fakfak menjadi tamparan bagi pejabat yang dinilai belum maksimal menggunakan dana Otsus untuk kepentingan rakyat.
“Pejabat Papua harus belajar dari kepala daerah Fakfak. Bupati Fakfak bukan orang asli Papua, tapi bisa membuat pendidikan gratis dan kesehatan gratis dengan dana Otsus. Saya hormat dan respek kepada Bupati Fakfak. Beliau bukan orang asli Papua, tapi hatinya lebih Papua daripada oknum pejabat yang pegang jabatan tapi tidak membuat program untuk rakyat,” ujarnya dalam video yang diunggah akun TikTok @Kaka_gaaa dan menjadi perbincangan publik, Sabtu (14/3/2026).
Pemerintah Kabupaten Fakfak menegaskan, program pendidikan dan kesehatan gratis merupakan prioritas utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemda telah menyiapkan alokasi anggaran melalui dana Otsus dan APBD agar program dapat berjalan berkelanjutan dan dirasakan oleh seluruh warga. (st/pr)
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan