Saumlaki – Ais Malindar, salah satu tokoh Pemuda Katolik (PK) Komisariat Cabang (Komcab) Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyoroti soal Utang Pihak Ketiga (UP3).
Pasalnya, hampir semua Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar pasca berakhirnya periode kepemimpinan tersandera dengan UP3.
“Persoalan UP3 ini bukan barang baru, sudah sejak tahun 2018 silam, Pemuda Katolik secara Organisatoris telah mengkritisi kebijakan pembayaran UP3 bahkan sampai pada zaman Pak Indey sebagai Penjabat Bupati tahun 2022,” ujar Ais Malindar kepada media ini di kediamannya, Rabu (13/3/2024).
Ais Malindar mengakui UP3 cukup membebani APBD Kepulauan Tanimbar dan sangat berdampak pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Tanimbar.
“Menurut pantauan kami, pertumbuhan ekonomi Masyarakat Tanimbar sangat tergantung pada penghasilan para ASN yang bersumber pada APBD, jika APBD tidak diatur dengan baik maka akan sangat berdampak buruk pada ekonomi Masyarakat,” kata Ais Malindar.
Menurutnya, faktor inilah yang menjadi alasan untuk dirinya terus memantau perkembangan pembayaran UP3 apalagi sebagian besar UP3 ini hanya milik orang tertentu.
“Persoalan UP3 ini terus berlanjut sampai dengan tahun ini. pada tanggal 08 Maret 2024 dalam rapat Banggar (Badan Anggaran) DPRD Kepulauan Tanimbar, publik dibuat kaget ketika ada usulan penambahan pembayaran UP3 sebesar Rp30 miliar pada APBD 2024,” ungkapnya.
Tentu saja, kata dia, ini cukup mengejutkan karena APBD Tahun 2024 sudah dibahas dan disepakati bersama oleh pihak Legislatif dan Eksekutif bahkan sudah dievaluasi oleh Gubernur sebagai perwakilan pemerintah Pusat di daerah.
Ada empat poin yang menjadi penegasan Ais Malindar, yaitu Pertama, kami setuju bahwa ttang harus dibayar, apalagi yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Tetapi mekanisme pembayarannya perlu memperhatikan regulasi lain yang mengatur tentang tata cara pembayarannya dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Dua, upaya penambahan pembayaran UP3 puluhan milyar dalam situasi dan kondisi sosial-politik KKT saat ini jelas akan berdampak buruk bagi ASN dan rakyat Tanimbar.
Tiga, Ada indikasi kuat bahwa Upaya pembayaran UP3 sarat muatan kepentingan segelintir orang yang nyaris tak peduli dampaknya untuk warga Tanimbar.
Empat, Kepada para Pemimpin dai daerah ini, baik legislatif maupun eksekutif, hendaknya mendahulukan kepentingan Masyarakat daripada pribadi atau golongan.
Ais Malindar berjanji terus mengawal proses ini dan akan berupaya menolak penambahan anggaran untuk pembayaran UP3.
“Upaya pengawalan ini kami akan lakukan dengan berbagai cara, termasuk turun ke jalan sebagai bentuk protes dari jalanan untuk para penguasa negeri ini,” tegasnya. (bn/pr)
Tinggalkan Balasan