Akademisi Minta Skema Jelas Program Pendidikan Gratis

Fakfak – Komitmen Bupati Fakfak untuk terus melanjutkan program pendidikan gratis mendapat dukungan luas dari masyarakat. Namun, sejumlah akademisi menilai pentingnya kejelasan konsep dan strategi pelaksanaan program tersebut agar dapat berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Salah satu akademisi di Fakfak, Dr. Ronald Helweldery, menyampaikan pandangannya bahwa program pendidikan gratis yang dicanangkan pemerintah daerah perlu dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek teknis dan administratif.

“Pak Bupati sudah menyatakan komitmen bahwa program pendidikan gratis tetap berjalan. Kita menyambut baik dan mendukung hal itu. Hanya saja, ada sejumlah hal yang harus didudukkan secara terang, jelas, dan pasti,” ujar Ronald di Fakfak, Jumat (18/7/2025).

Ia menyebut setidaknya ada enam aspek yang perlu diperjelas untuk memastikan keberhasilan program tersebut, yaitu: Pertama, Konsep pendidikan gratis dan strategi pelaksanaannya, termasuk batasan cakupan pembiayaan dan tahapan implementasi.

Kedua, Data sekolah dan siswa yang menjadi sasaran program, sebagai dasar penyusunan kebijakan. Ketiga, Pemetaan masalah dan kebutuhan prioritas pendidikan, agar intervensi kebijakan tepat sasaran.

Keempat, Sumber dan kesiapan dana, yang harus dipastikan tidak mengganggu pos anggaran lain. Kelima, Bentuk program dan skema implementasi, termasuk model bantuan, subsidi, atau pembiayaan langsung.

Keenam, Jangkauan dan keberlanjutan program, agar manfaatnya dapat dirasakan secara menyeluruh dan berkelanjutan oleh masyarakat Fakfak.

Ronald menekankan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang tidak cukup hanya dengan niat baik, tetapi juga membutuhkan perencanaan matang dan pelibatan semua pemangku kepentingan.

“Dengan kejelasan arah dan komitmen anggaran, program pendidikan gratis ini dapat menjadi terobosan besar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Fakfak,” tambahnya.

Pemerintah daerah diharapkan segera melakukan dialog terbuka dengan para pemangku kepentingan, termasuk kalangan pendidik, orang tua, dan akademisi, guna merumuskan skema pelaksanaan yang realistis dan transparan.