Manokwari – Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat menyoroti ketidakseimbangan dalam pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas) yang diterima oleh provinsi Papua Barat.
Total hasil dari sektor Migas di Papua Barat diperkirakan mencapai sekitar Rp800 miliar, namun hanya sekitar Rp1,5 miliar yang dialokasikan untuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Papua Barat, yang merupakan dinas penghasil utama.
Itu ditegaskan Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat, Amin Ngabalin dalam pandapat akhir fraksi rapat paripurna pembahasan Raperda APBD Papua Barat tahun 2025 di Aston Niu Hotel Manokwari, Selasa (17/12/2024) lalu.
Amin Ngabalin dalam keterangan persnya, Rabu 18 Desember 2024 mengungkapkan keprihatinannya atas anggaran yang diterima Dinas ESDM, yang dianggap sangat jauh dari seharusnya.
Menurutnya, pembagian anggaran ini sangat tidak proporsional, mengingat kontribusi besar sektor migas terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua Barat.
“Dengan besaran anggaran yang diterima Dinas ESDM, yang hanya Rp1,5 miliar, sangat jauh dari seharusnya. Kami merasa pembagian ini tidak adil,” ujar Amin Ngabalin.
Golkar menilai, Dinas ESDM sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menghasilkan PAD terbesar dari sektor migas, seharusnya mendapatkan alokasi dana yang lebih besar untuk mendukung kinerja mereka.
“Anggaran sebesar Rp1,5 miliar saya menilai sangat kecil jika dibandingkan dengan kontribusi yang dihasilkan sektor migas di Papua Barat,” kata Amin Ngabalin.
Fraksi Golkar berharap Gubernur Papua Barat memberikan perhatian lebih terhadap hal ini dengan menambah anggaran untuk Dinas ESDM, mengingat dana yang cukup sangat penting untuk mendukung berbagai program, termasuk program nasional ‘Papua Terang’, yang bertujuan untuk memperluas akses listrik ke rumah-rumah di wilayah tersebut.
Selain itu, Golkar juga menekankan pentingnya perhatian terhadap dinas-dinas lain yang terlibat dalam pengembangan sektor riil di Papua Barat. Meskipun provinsi ini kaya akan sumber daya alam, Golkar menilai penerimaan daerah masih tergolong rendah dan tidak sebanding dengan potensi kekayaan yang ada.
“Kita punya sumber daya yang melimpah, tetapi kalau alokasi anggaran untuk pengelolaan sektor riil rendah, ini sangat disayangkan,” tambah Amin Ngabalin.
Fraksi Golkar berharap ada kebijakan yang lebih berpihak pada pengelolaan sumber daya alam yang maksimal, guna mendorong kemajuan Papua Barat yang lebih baik di masa depan. (yw/pr)
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan