Jakarta — Kementerian Keuangan mencatat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyerap anggaran sebesar Rp52,9 triliun hingga 15 Desember 2025. Realisasi tersebut setara 74,6 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk MBG yang ditetapkan sebesar Rp71 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, capaian serapan anggaran itu sejalan dengan perluasan jangkauan penerima manfaat program prioritas nasional tersebut.
“Makan Bergizi Gratis sampai dengan 15 Desember sudah Rp52,9 triliun atau 74,6 persen dari anggaran di APBN yang sebesar Rp71 triliun,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2025 di Jakarta, Kamis.
Dari sisi penerima manfaat, realisasi program MBG telah menjangkau 50,7 juta orang dari target nasional sebanyak 82,9 juta penerima. Sasaran program mencakup anak-anak, peserta didik, serta ibu hamil di berbagai wilayah Indonesia.
Pelaksanaan MBG hingga pertengahan Desember 2025 didukung oleh 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia. Keberadaan unit-unit tersebut juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yakni sebanyak 741.985 orang.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan langkah akselerasi untuk mengejar target layanan nasional pada 2026. Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pihaknya merencanakan pembangunan 8.200 SPPG atau dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Di kawasan 3T itu, kita rencanakan 8.200, tetapi yang kemungkinan baru selesai hingga akhir tahun ini sekitar 190 unit SPPG,” kata Dadan usai rapat koordinasi penyelenggaraan MBG di Gedung Sate, Bandung, Rabu (17/12).
Menurut Dadan, keterbatasan infrastruktur di wilayah 3T membuat percepatan pembangunan menjadi mendesak. Untuk menutup kesenjangan tersebut, BGN menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia sebagai penopang operasional dapur gizi.
BGN, lanjut Dadan, tengah mempercepat proses seleksi pegawai, termasuk melalui jalur PPPK dan CPNS. Seleksi ini menggunakan Tes Kemampuan Dasar Akademik (TGAT) guna memastikan ketersediaan tenaga kerja pada unit-unit baru.
“TGAT itu Februari pasti sebagian besar sudah selesai,” ujarnya.
Pada 2026, peta jalan BGN akan difokuskan pada keseimbangan antarwilayah. Selain membangun 8.200 SPPG di daerah terpencil, BGN menargetkan pengoperasian sedikitnya 25.400 SPPG di kawasan aglomerasi dan wilayah perkotaan padat penduduk.
Adapun dalam jangka pendek, hingga akhir 2025, BGN terus mengupayakan penyelesaian pendirian 19.000 SPPG di seluruh Indonesia sebagai fondasi perluasan layanan Makan Bergizi Gratis secara nasional. (ant/pr)
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan