Sorong – Program pengiriman mahasiswa penerima beasiswa asal Papua Barat Daya (PBD) ke China dan Jepang yang berlangsung sejak 2023 diduga menghadapi masalah serius.
Sebanyak 46 mahasiswa dilaporkan mengalami penelantaran akibat pemotongan biaya hidup dan fasilitas yang tidak sesuai dengan perjanjian awal.
Anggota DPD RI dapil Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, mendesak Gubernur PBD Elisa Kambu untuk segera mengambil kebijakan diskresi guna menyelamatkan studi para mahasiswa.
Ia juga meminta Yayasan Golden Gate selaku penyelenggara program untuk bertanggung jawab penuh atas nasib anak-anak Papua di perantauan.
“Gubernur agar segera mengambil kebijakan diskresi guna membiayai langsung 46 mahasiswa yang berada di China dan Jepang tersebut agar studi mereka tidak terhenti,” tegas PFM kepada Kompas.com, Rabu (4/3/2026).
“Kepada pihak penyelenggara beasiswa agar tidak lari dari tanggung jawab. Saya minta Yayasan Golden Gate bertanggung jawab, kalau tidak akan dibawa ke jalur hukum,” imbuhnya.
Persoalan ini bermula dari kerja sama Dinas Pendidikan PBD dengan Yayasan Golden Gate yang memberangkatkan 25 mahasiswa ke China dan 21 lainnya ke Jepang.
Para mahasiswa di China dijanjikan uang saku 3.000 Yuan per bulan, namun kenyataannya dipotong drastis menjadi hanya 950 Yuan (sekitar Rp2,3 juta).
Jumlah tersebut dinilai tidak mencukupi untuk biaya hidup di Cendong, China, ditambah dengan ketiadaan asuransi kesehatan.
Akibatnya, kondisi fisik para mahasiswa dilaporkan menurun drastis, dengan sejumlah orang jatuh sakit seperti paru-paru, maag, hingga gangguan usus.
Ironisnya, saat beberapa mahasiswa pulang berobat ke Sorong dan hendak kembali, mereka mendapati izin tinggal telah dicabut.
Pihak yayasan justru diduga menekan mereka untuk menandatangani surat pengunduran diri. (cr-10/pr)
Tinggalkan Balasan