Tedal – Bahrun, anggota DPRD Kabupaten Tegal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyoroti banyaknya ruas jalan kabupaten di daerah pemilihan (dapil) Tiga yang meliputi Kecamatan Warureja, Suradadi, dan Kramat dalam kondisi rusak parah.
Ia mendesak pemerintah daerah segera memprioritaskan perbaikan infrastruktur tersebut dalam penganggaran pembangunan.
Menurut Bahrun, kerusakan jalan telah mengganggu mobilitas warga serta distribusi hasil pertanian dan perikanan. Sejumlah ruas bahkan berlubang dan tergenang saat hujan, sehingga membahayakan pengguna jalan.
“Jalan penghubung antar desa ini adalah urat nadi ekonomi masyarakat. Kalau dibiarkan, aktivitas warga terus terhambat,” ujarnya usai mengikuti Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Kramat, Kamis (29/1/2026).
Ia menilai perbaikan tidak cukup dilakukan dengan tambal sulam. Untuk wilayah dengan struktur tanah labil, Bahrun merekomendasikan penggunaan konstruksi beton dibandingkan aspal agar lebih awet.
“Aspal cepat rusak karena sering tergerus air. Beton memang lebih mahal di awal, tapi jauh lebih tahan lama,” katanya.
Selain persoalan jalan, Fraksi PKS juga meminta pemerintah daerah memberi perhatian terhadap pengelolaan sampah dan penerangan jalan umum (PJU).
Bahrun menekankan pentingnya penambahan PJU di sepanjang jalur Pantura Kabupaten Tegal sepanjang sekitar 27 kilometer demi keselamatan pengguna jalan sekaligus memperbaiki wajah daerah. “Penerangan ini penting, baik untuk keamanan maupun citra kabupaten,” tuturnya.
Dalam forum Musrenbang Kecamatan Kramat, tercatat delapan usulan prioritas pembangunan tahun 2027, di antaranya perbaikan jalan desa, rehabilitasi jembatan penghubung, serta fasilitas pendukung lainnya.
Kepala Desa Punduhan, Yudha Kurniawan, berharap usulan tersebut benar-benar direalisasikan.
“Kalau hanya dibahas tanpa pelaksanaan, masyarakat akan kecewa. Kami ingin ada bukti nyata,” ucapnya.
Sementara itu, Camat Kramat, Didik Ari, menegaskan Musrenbang menjadi ruang menyelaraskan aspirasi desa dengan kebijakan pemerintah daerah.
“Forum ini untuk menetapkan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat agar pelaksanaannya tepat sasaran,” katanya. (ns/pr)
Tinggalkan Balasan