Manokwaei — Pemerintah daerah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal ini tercermin dalam apel pagi yang dilaksanakan di Lapangan Apel Bappeda, yang dihadiri oleh para pejabat dan perangkat daerah.
Dalam apel tersebut, Asisten III, Otto Pororongan, menyampaikan sejumlah agenda penting yang menjadi prioritas pemerintah daerah ke depan.
Dalam arahannya, Otto Pororongan menginformasikan mengenai persiapan Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan yang akan dipimpin oleh Wakil Gubernur Papua Barat. Rakor ini akan melibatkan 14 perangkat daerah yang diundang untuk mengikuti rapat koordinasi teknis di ruang rapat Wakil Gubernur.
Pada kesempatan ini, peserta rapat akan berkoordinasi langsung dengan Kepala Bappeda, Dessy Tetelpta, untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam upaya pengentasan kemiskinan di Papua Barat.
“Kita perlu memastikan bahwa program-program pengentasan kemiskinan berjalan efektif dan tepat sasaran. Koordinasi yang kuat antarperangkat daerah menjadi kunci keberhasilan,” ujar Otto.
Selain isu kemiskinan, agenda lain yang menjadi sorotan adalah Rapat Pengendalian Inflasi Daerah, yang akan digelar di lantai 2 kantor Bappeda. Rapat ini akan dipimpin oleh Asisten II dan bertujuan untuk mengendalikan inflasi guna menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Tim pengendali inflasi akan membahas langkah-langkah strategis untuk melindungi daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global. “Kita harus proaktif mengantisipasi potensi kenaikan harga kebutuhan pokok dan memastikan ketersediaan bahan pangan yang memadai,” kata Otto dalam arahannya.
Apel pagi juga membahas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 yang mengatur pemberian tunjangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pensiunan, dan penerima tunjangan lainnya. Kebijakan ini mencakup berbagai kelompok, termasuk PNS, CPNS, PPPK, Prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara.
Untuk memastikan implementasi berjalan lancar, perangkat daerah diminta segera berkoordinasi dengan pimpinan dan bendahara masing-masing terkait jadwal pengajuan, persyaratan administrasi, dan mekanisme pencairan tunjangan.
Otto menekankan pentingnya kolaborasi dengan Kepala Keuangan untuk mempercepat proses administrasi dan menghindari kendala teknis yang dapat menghambat penyaluran hak pegawai.
Di akhir apel, Otto Pororongan mengajak seluruh perangkat daerah untuk terus mempererat sinergi demi keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan daerah.
“Kita harus bekerja sama dan berkomitmen untuk mewujudkan Papua Barat yang lebih sejahtera dan berdaya saing,” tegasnya. (jw/pr)
Tinggalkan Balasan