Fakfak – “Pada era saat ini kita tidak bisa hanya menuntut secara sepihak kepada dunia usaha agar memberikan ruang sebesar-besarnya bagi SDM lokal, namun kita harus berupaya bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang pantas dan berkesesuaian dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri,” ujar Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Fakfak, Arif H. Rumagesan.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Fakfak, Arif H. Rumagesan menyampaikan itu membacakan sambutan Bupati Fakfak pada acara Forum Group Discussion (FGD) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) Berbasis Kewilayahan Provinsi Papua Barat yang digelar Politeknik Negeri Fakfak di Hotel Grand Papua Fakfak, Selasa (16/1/2024).
Arif Rumagesan mengutip dari negara lain yang memiliki sistem pendidikan lebih maju, angka pengangguran lulusan perguruan tinggi vokasi bahkan menjadi yang terendah dibandingkan lulusan sekolah lain di Swiss.
“Itu artinya lulusan vokasi di Swiss sangat mudah terserap oleh industri dan faktor pendorong kesuksesan tersebut adalah Perguruan tinggi vokasi harus mampu berorientasi pada industri,” kata Arif Rumagesan.
Contoh yang lain, sebut Arif, program pendidikan vokasi sistem ganda Jerman memberi kesempatan untuk praktek atau magang di industri selama sekitar 70 persen dari total masa pendidikan dan 30 persen mendapatkan pelajaran atau mata kuliah teori di sekolah atau institusi.
“Pelaksanaan pendidikan vokasi di Jerman mensyaratkan adanya komitmen kemitraan yang erat antara satuan pendidikan vokasi dengan industri di daerah, sehingga setiap satu daerah dengan daerah lainnya punya corak khas yang berbeda,” jelasnya.
Untuk itu melalui kesempatan ini, Arif Rumagesan mendorong agar dunia industri membuka pintu lebar-lebar dan memberikan peluang seluas- luasnya untuk menjadi mitra industri bagi sekolah vokasi maupun pendidikan tinggi vokasi.
“Permasalahan pendidikan di Papua Barat menjadi tugas bersama, yang harus diselesaikan secara kolaboratif, melalui serangkaian evaluasi kurikulum, peningkatan kompetensi pendidik, pemberian sertifikasi kompetensi bagi siswa, serta peluang seluas-luasnya untuk magang di dunia industri,” pintanya.
Menurutnya, langkah-langkah kebijakan yang diambil dalam mensolusikan permasalahan tersebut harus dilakukan analisis dan kajian secara mendalam melalui Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah.
“Nah yang kita harapkan adalah dapat menghasilkan kajian yang komprehensif, yang dapat menjadi bagian rencana strategis pemerintah provinsi Papua Barat dalam upaya mencari solusi gap supply dan demand antara dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industri,” pintanya. (pr)
Tinggalkan Balasan