FakfakBupati Fakfak, Samaun Dahlan menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan nasib 500 tenaga honorer yang hingga kini belum diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Pernyataan tersebut Ia sampaikan saat memimpin apel gabungan ASN, P3K, kepala distrik, dan kepala kelurahan se-Kabupaten Fakfak di Lapangan Kantor Bupati Fakfak, Senin (4/8/2025).

Menurut Bupati, beberapa hari lalu ia bersama Asisten satu, staf ahli, Kepala BKPSDM, telah melakukan kunjungan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk menemui langsung Menteri PAN-RB. Namun, karena Menteri dipanggil Presiden, rombongan diterima oleh Dirjen terkait yang menangani pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K.

“Pertemuan itu kami manfaatkan untuk memperjuangkan nasib 500 tenaga honorer Fakfak yang belum terangkat. Kami sampaikan langsung bahwa mereka sudah belasan tahun mengabdi, bahkan sejak masa Bupati Wahidin dan Bupati Uswanas,” ujar Bupati.

Ia mengakui dalam situasi seleksi terbuka, para honorer yang sudah lama mengabdi kemungkinan besar kalah bersaing dengan peserta muda yang lebih unggul secara akademis. Oleh karena itu, ia memilih memperjuangkan pengangkatan langsung tanpa seleksi.

“Saya sudah sampaikan bahwa saya tidak butuh seleksi. Saya butuh persetujuan pengangkatan untuk 500 orang ini. Soal gaji, saya tanggung jawab sebagai Bupati. Saya akan cari solusi, bahkan kalau perlu berutang, yang penting mereka terselamatkan,” tegasnya.

Bupati juga menceritakan pengalamannya saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Ketika itu, ia mengangkat sekitar 70–80 tenaga kebersihan dan memperjuangkan pengangkatan mereka. Menurutnya, hal itu menunjukan bahwa pemerintah daerah bisa dan wajib mengambil peran menyelamatkan para tenaga honorer yang telah lama mengabdi.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyinggung soal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sebelumnya naik signifikan dari Rp50 miliar menjadi Rp80 miliar. Namun, dengan adanya kebijakan untuk menyelamatkan 500 honorer ini, ia meminta ASN memahami jika ke depannya terjadi penyesuaian.

“Kalau nanti TPP sedikit turun, saya mohon maaf. Tapi menyelamatkan orang lain yang sudah puluhan tahun mengabdi adalah tanggung jawab moral saya sebagai pemimpin,” ucapnya.

Ia menambahkan, saat ini pihaknya tengah menyiapkan surat resmi kepada Kementerian PAN-RB sebagai tindak lanjut dari kunjungan tersebut. Ia juga mengaku telah berdiskusi dengan Wakil Bupati, Sekda, dan jajaran untuk mengambil langkah konkret demi mempercepat proses pengangkatan.

“Insya Allah, saya yakin 500 orang ini bisa diselesaikan. Saya tidak akan mundur selangkah pun,” pungkas Bupati Samaun. (st/pr)

Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di: