Jakarta – Komisi XII DPR RI mendesak pemerintah memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah gejolak harga minyak dunia yang berpotensi memengaruhi stabilitas energi nasional.
Pengawasan yang kuat dinilai penting agar BBM subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Anggota Komisi XII DPR RI, Cheroline Chrisye Makalew, menegaskan bahwa lemahnya pengawasan dapat membuka peluang terjadinya penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Padahal, BBM subsidi seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Perkuat pengawasan dan distribusi BBM agar tidak terjadi penimbunan dan penyalahgunaan. Peruntukan BBM subsidi harus benar-benar kepada masyarakat yang membutuhkan, karena kenyataan di lapangan sering sekali disalahgunakan,” ujar Cheroline dalam keterangan tertulis yang dikutip, Minggu (5/4/2026).
Selain memperketat pengawasan distribusi BBM, Cheroline juga mendorong pemerintah mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap BBM.
Menurutnya, potensi sumber daya alam di berbagai daerah, terutama di wilayah timur Indonesia, masih belum dimanfaatkan secara optimal.
“Pemerintah perlu mempercepat pengembangan EBT untuk pembangkit listrik agar ketergantungan pada BBM berkurang. Terlebih di wilayah timur Indonesia seperti Papua, yang memiliki sumber daya alam memadai tetapi belum maksimal dalam pengelolaannya,” katanya.
Ia menambahkan, di tengah ketidakpastian global, Indonesia perlu menyiapkan langkah-langkah strategis guna menjaga ketahanan energi nasional, baik dari sisi pasokan maupun stabilitas harga.
“Indonesia perlu memperkuat cadangan energi nasional, meningkatkan kapasitas produksi dan penyimpanan dalam negeri, serta mempercepat transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan agar ketahanan energi kita semakin kokoh ke depan,” ujarnya.
Editor: Salmon Teriraun
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan