Jakarta – Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mulai mengimplementasikan kebijakan efisiensi anggaran secara ketat.
Langkah ini merupakan respons terhadap dinamika ekonomi global, khususnya gejolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berpotensi memberikan tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kebijakan tersebut ditegaskan sebagai komitmen untuk menjaga pengelolaan anggaran negara agar tetap akuntabel dan bertanggung jawab.
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menyatakan efisiensi difokuskan pada tiga area utama, yakni penghematan BBM untuk kendaraan dinas pejabat eselon I hingga III, pengaturan ketat penggunaan listrik di lingkungan gedung parlemen, serta pengetatan perjalanan dinas.
“Langkah ini merupakan bagian dari kesadaran bersama untuk mengelola anggaran negara secara lebih efisien di tengah dinamika ekonomi global,” ujar Indra saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/3/2026), dikutip beritanasional.
Salah satu kebijakan yang langsung dijalankan adalah pengaturan penggunaan listrik. Mulai pukul 18.00 WIB, pemadaman terjadwal diberlakukan untuk menghemat energi.
“Mulai hari ini kita lakukan pengaturan yang lebih ketat. Jadi bukan sekadar pemadaman, tapi pengaturan waktu penggunaan listrik agar lebih efisien,” jelas Indra.
Ia menambahkan, selama ini konsumsi listrik tetap tinggi meskipun hanya sedikit pegawai yang beraktivitas pada malam hari, sehingga efisiensi ini berdampak pada pengoperasian lift dan fasilitas gedung lainnya.
Dalam sektor kendaraan dinas, Setjen DPR menargetkan penghematan hingga Rp1,5 miliar per tahun melalui pembatasan penggunaan kendaraan operasional dan optimalisasi sistem pengendalian BBM berbasis RFID.
Selain itu, kebijakan work from home (WFH) pada hari Jumat juga dipertimbangkan untuk mengurangi konsumsi BBM, terutama pada operasional bus antar-jemput pegawai.
“Kalau hari Jumat kita terapkan WFH, maka bus jemputan tidak perlu beroperasi. Ini tentu menjadi potensi efisiensi yang cukup besar,” katanya.
Indra menekankan bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu pelayanan terhadap pimpinan dan anggota DPR, serta fungsi kedewanan yang menyangkut kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas.
“Kami pastikan bahwa efisiensi ini tidak akan berdampak pada pelayanan kepada Dewan. Dukungan terhadap kinerja kedewanan tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Dengan langkah-langkah tersebut, Setjen DPR RI berharap dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas fiskal nasional sekaligus memastikan kinerja lembaga legislatif tetap optimal. (bn/pr)
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan