Jayapura – Situasi keamanan di Papua menghadapi tantangan serius dengan kemunculan dua kelompok berbeda namun saling berkaitan: Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan Kelompok Kriminal Politik (KKP). Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz menyebut kedua kelompok ini memerlukan pendekatan berbeda kombinasi antara penegakan hukum dan kearifan lokal.
KKB dikenal melalui aksi kekerasan bersenjata yang kerap menyasar aparat keamanan maupun warga sipil. Serangkaian serangan bersenjata, penyanderaan, hingga pembakaran fasilitas umum menjadi ciri khas kelompok ini.
Sementara itu, KKP bergerak lebih sistematis dan terselubung. Mereka menyebarkan ideologi separatis melalui jalur intelektual, demonstrasi, hingga propaganda digital.
Organisasi seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) disebut sebagai aktor utama yang aktif di dalam dan luar negeri.
“Ancaman KKB tampak dalam kekerasan fisik, namun KKP justru lebih berbahaya dalam jangka panjang. Mereka menyusup ke dalam kesadaran generasi muda Papua lewat narasi tandingan terhadap negara,” ujar Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigadir Jenderal Polisi Faizal Ramadhani, Kamis (17/7/2025).
Propaganda Digital Jadi Tantangan Baru
Brigjen Faizal menuturkan, kelompok KKP kerap mengeksploitasi isu sensitif seperti rasisme, pelanggaran hak asasi manusia, serta penolakan terhadap program-program pemerintah. Disinformasi dan hoaks tersebar luas di media sosial, menjadikan kalangan muda Papua semakin rentan terhadap provokasi.
“Ada narasi yang menyebut program pemerintah sebagai bentuk penjajahan baru. Padahal program seperti ketahanan pangan, makan bergizi gratis, dan pemekaran daerah otonom baru justru bertujuan meningkatkan kesejahteraan,” tegasnya.
Saat ini, Satgas Operasi Damai Cartenz aktif di 11 kabupaten, termasuk Jayapura, Mimika, Deiyai, Dogiyai, dan Yahukimo. Pendekatan yang digunakan tidak hanya berbasis hukum, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai adat dan budaya lokal.
“Kami menyadari banyak masyarakat yang secara adat merasa berkewajiban membantu anggota keluarga yang terlibat KKB atau KKP, meskipun tidak mendukung ideologinya. Oleh karena itu, pendekatan persuasif dan humanis menjadi kunci utama,” ujar Faizal.
Risiko Tinggi, Instrumen Hukum Terbatas
Operasi Damai Cartenz digambarkan sebagai salah satu operasi dengan tingkat risiko tertinggi di Indonesia. Setiap tahun, korban jiwa dari aparat keamanan terus berjatuhan. Di samping itu, keterbatasan infrastruktur, minimnya dukungan anggaran, serta belum optimalnya sistem penghargaan bagi personel menjadi tantangan tersendiri.
Di sisi lain, regulasi untuk menangani propaganda digital dinilai masih belum memadai. Banyak konten provokatif yang menyebar dengan cepat namun sulit diberantas karena kekosongan atau kelemahan instrumen hukum yang ada.
“Masalah Papua tidak bisa dibebankan hanya kepada TNI dan Polri. Pendidikan, pembangunan, serta penguatan institusi adat harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh kementerian dan lembaga,” kata Brigjen Faizal.
Satgas Operasi Damai Cartenz menegaskan komitmennya menjaga stabilitas keamanan di Papua melalui strategi hukum, pendekatan dialogis, serta kerja sama lintas sektor.
“Menjaga Papua tetap damai dan sejahtera adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya. (nn/pr)
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan