Kaimana – Pemerintah Kabupaten Kaimana mengambil langkah besar dengan melakukan efisiensi anggaran sebesar 50 persen pada tahun 2025.
Kebijakan ini diterapkan secara menyeluruh di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Meski bertujuan mengatur keuangan daerah dengan lebih cermat, kebijakan ini membawa tantangan serius, terutama bagi sektor pembangunan infrastruktur.
Menurut sejumlah kepala dinas yang terlibat, pemangkasan anggaran dilakukan baik pada Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).
Langkah ini difokuskan pada pengurangan belanja non-esensial seperti perjalanan dinas dan kegiatan yang dinilai tidak berdampak langsung pada masyarakat.
“Efisiensi anggaran ini dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya untuk satu OPD, tetapi rata-rata mencapai 50 persen. Fokus utama pengurangan anggaran ini pada program perjalanan dinas dan kegiatan-kegiatan yang dinilai tidak berdampak langsung pada kepentingan masyarakat,” ujar salah satu pimpinan OPD yang enggan disebutkan namanya.
Efisiensi ini berpengaruh langsung pada pembangunan fisik daerah, terutama proyek infrastruktur jalan yang sangat bergantung pada dana pemerintah pusat.
Kepala BPKAD Kabupaten Kaimana, Arsami, S.E., M.M, mengungkapkan sejumlah proyek infrastruktur yang sudah direncanakan terpaksa ditunda atau dibatalkan karena keterbatasan anggaran.
“Efisiensi anggaran ini akan sangat memengaruhi pembangunan infrastruktur, terutama pembangunan jalan. Sebagian besar anggaran untuk pembangunan fisik, termasuk jalan, berasal dari DAK dan DAU. Dengan adanya pengurangan anggaran ini, otomatis banyak proyek jalan yang tidak bisa dilaksanakan tahun ini,” jelas Arsami.
Keterlambatan pembangunan infrastruktur tidak hanya berdampak pada konektivitas antarwilayah, tetapi juga memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal. Jalan yang rusak atau belum selesai diperbaiki bisa menghambat distribusi barang, mengurangi mobilitas masyarakat, dan memperlambat pengembangan potensi wisata daerah yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.
Meski demikian, Arsami menegaskan efisiensi ini tidak hanya terjadi di Kaimana, melainkan juga di banyak daerah lain di Indonesia sebagai respons terhadap kondisi keuangan yang menantang.
“Efisiensi anggaran ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Kaimana. Setiap daerah pasti merasakan dampaknya, khususnya pada sektor infrastruktur. Kami berharap masyarakat dapat memahami situasi ini,” tambahnya.
Menghadapi keterbatasan anggaran, pemerintah daerah berupaya lebih selektif dalam memilih proyek-proyek prioritas yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci untuk mencari solusi alternatif dalam mendukung pembangunan daerah.
Dengan perencanaan yang matang dan partisipasi aktif dari masyarakat, Kabupaten Kaimana diharapkan tetap bisa melanjutkan pembangunan yang berkesinambungan, meskipun dalam situasi anggaran yang terbatas.
Kebijakan ini menjadi tantangan, tetapi juga peluang untuk menciptakan tata kelola anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran demi kemajuan daerah. (tm/pr)
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan