MANOKWARI — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua Barat dinilai perlu dibenahi secara menyeluruh menyusul laporan dugaan keracunan makanan yang menimpa sejumlah siswa penerima manfaat. Pemerintah provinsi mengakui masih terdapat celah dalam tata kelola pengadaan bahan pangan, terutama komoditas ikan, yang berpotensi memengaruhi kualitas dan keamanan konsumsi.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Barat, Origenes Ijie, mengatakan program tersebut sejatinya dirancang melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah, termasuk dinas pertanian, peternakan, dan kesehatan. Namun, dalam praktiknya, koordinasi dan pengawasan belum berjalan optimal.
“Kami mempertanyakan kenapa masih muncul persoalan, termasuk adanya siswa yang mengalami keracunan. Padahal ikan yang digunakan seharusnya melalui uji laboratorium,” ujarnya kepada wartawan di Manokwari, Senin (2/2/2026).
Menurut dia, pemerintah telah menyediakan fasilitas uji laboratorium ikan di Kaimana, Fakfak, dan Manokwari. Mekanisme idealnya, hasil tangkapan nelayan disimpan di cold storage milik pemerintah sebelum didistribusikan ke dapur MBG. Namun, sebagian pengelola dapur masih membeli bahan langsung dari pasar tanpa melalui jalur resmi.
“Seharusnya tidak beli dari pasar. Ini menunjukkan masih kurangnya koordinasi dengan pengelola dapur MBG yang sudah ditunjuk,” tegasnya.
Sebagai langkah perbaikan, dinas mulai melakukan survei ke dapur-dapur penyedia makanan. Hasil pengecekan menunjukkan perlunya pelibatan Dinas Kesehatan, terutama bidang gizi, dalam menyusun menu dan merekomendasikan sumber bahan pangan yang aman. “Belanja bahan makanan harus mengacu pada rekomendasi Dinas Kesehatan. Kalau di luar itu, tingkat keamanannya patut diragukan,” kata Origenes.
Evaluasi sementara telah disampaikan kepada gubernur untuk dibahas dalam forum nasional bersama pemerintah pusat. Di sisi lain, ia juga menyoroti pemanfaatan fasilitas cold storage daerah yang belum optimal mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Tahun 2025, kontribusi sektor tersebut baru sekitar Rp300 juta, jauh dari target. Tahun ini, pemerintah menandatangani perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga senilai lebih dari Rp1 miliar, dengan potensi peningkatan PAD hingga Rp2 miliar.
Selain penguatan tata kelola MBG, pemerintah merencanakan pembangunan tiga pelabuhan berbasis perikanan pada 2027 di Fakfak, Kaimana, serta kawasan Teluk Wondama–Manokwari Selatan untuk memperkuat rantai distribusi hasil laut hingga ekspor.
Origenes menegaskan, keberhasilan program MBG tidak semata bergantung pada ketersediaan anggaran, melainkan pada sistem yang transparan dan berbasis standar kesehatan. “Program ini baik, tetapi harus dibedah secara jujur dan menyeluruh agar benar-benar memberi manfaat bagi anak-anak Papua Barat,” ujarnya. (jw/pr)
Tinggalkan Balasan