Nabire – Ratusan massa menggelar unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Papua Tengah, Kompleks Bandara Lama, Nabire, Senin (14/7/2025).
Aksi yang digelar sejak pukul 09.30 WIT itu menuntut keadilan dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2024.
Massa yang tergabung dalam Tim Peduli Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Papua Tengah membawa spanduk bertuliskan, “Kami Anak Negeri, Jangan Kami Disingkirkan!” Mereka menuntut klarifikasi hasil seleksi CPNS 2024 dan meminta prioritas bagi Orang Asli Papua (OAP).
Setelah tiga jam berjubal di bawah terik matahari, Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, akhirnya menemui massa sekitar pukul 13.30 WIT. Didampingi Wakil Gubernur Deinas Geley dan Penjabat Sekda Silwanus Soemoele, Meki menyampaikan respons tegas.
“Jangan Mengemis di Tanah Sendiri”
Gubernur Meki, politisi PDI Perjuangan itu, menyatakan bahwa proses seleksi CPNS 2024 sepenuhnya wewenang pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Kalian pemilik negeri ini. Jangan mengemis di tanah sendiri. Kalau cara seperti ini terus, itu cara orang yang tidak sekolah,” tegas Meki, disambut sorak massa.
Ia menegaskan, Pemprov tidak memiliki kewenangan mengubah keputusan seleksi. “Gubernur tidak punya hak memberi SK. Yang menentukan negara. Mau demo dari matahari terbit sampai terbenam, tidak akan ada hasilnya,” ujarnya.
Meki meminta aspirasi disampaikan secara resmi ke DPR Papua Tengah. “Silakan buat surat ke DPR. Biarkan mereka panggil BKPSDM dan bentuk Pansus untuk memperjuangkannya ke pusat,” jelasnya.
7 Tuntutan Massa
Tim Peduli CASN Papua Tengah mengajukan tujuh tuntutan, antara lain:
- Prioritas OAP dalam rekrutmen CPNS, P3K, dan tenaga kontrak 2025.
- Akomodasi peserta berkode R (Ranking) CPNS 2024 sebagai tenaga honorer/kontrak.
- Perjuangan hak peserta CPNS 2024 yang belum lulus karena kuota ASN masih minim.
- Tinjau ulang keputusan Kemenpan-RB terkait aspirasi peserta berkode R.
- Evaluasi hasil RDP Gubernur, BKPSDM, dan DPR Papua Tengah soal tes SKB.
- Pemerintah harus perhatikan hak OAP sebagai tuan di tanah sendiri.
- Perjuangan ini disebut sebagai masalah harga diri, integritas, dan martabat sosial.
BKPSDM: Proses Sudah Selesai
Kepala BKPSDM Papua Tengah, Denci Meri Nawipa, menegaskan bahwa seleksi CPNS 2024 telah final. “CPNS Formasi 2024 sudah selesai. Saya tidak akan terima aspirasi itu. Tunggu formasi berikutnya,” tegasnya.
Sebelumnya, Pemprov menyerahkan SK kepada 846 CPNS Formasi 2024 pada 19 Juni 2025.
Di akhir aksi, Gubernur Meki mengajak koordinator unjuk rasa, Philipus Yeimo, berdiskusi lebih lanjut. “Ini soal masa depan kalian. Kita cari solusi lewat jalur resmi, bukan emosi,” pungkasnya. (nn/pr)
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan