Kades Weratan Dituding Bela Pebisnis Telur Ikan Terbang, Warga Protes

Saumlaki – Kepala Desa (Kades) Weratan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, menuai protes warga setelah rekaman percakapannya dengan seorang pebisnis telur ikan terbang tersebar luas.

Dalam rekaman berdurasi kurang dari satu menit itu, Kades Weratan meminta pebisnis tersebut memindahkan kapal-kapalnya dari dua pulau yang selama ini menjadi tempat berlabuh nelayan Andon, yakni Pulau Sukler dan Pulau Yayaru.

Tomy Lenunduan, warga Desa Weratan, menyebut pernyataan Kades tersebut memalukan. Menurutnya, pemerintah desa terkesan lebih memihak kepentingan pebisnis ketimbang masyarakat lokal.

“Ini memalukan,” ujar Tomy, Selasa (4/6/2025).

Ia mengakui adanya sengketa kepemilikan pulau, tetapi menyesalkan sikap pemerintah desa yang dinilai abai. “Sejauh ini masih dalam keadaan baik-baik saja,” tambahnya.

Tomy juga mempertanyakan pernyataan Kades yang menyebut, “Jika nelayan Seira jadi korban, tidak apa-apa, tapi kalau pebisnis yang kena, siapa bertanggung jawab?”

“Siapa yang harus dilindungi, kami atau mereka?” tanyanya geram.

Lebih lanjut, Tomy menyoroti klaim Kades bahwa lima kepala desa, camat, polsek, dan babinsa telah sepakat menyediakan tempat berlabuh aman bagi pebisnis.

“Pernyataan ini sangat memalukan. Kami baru tahu para pemangku kepentingan di Kecamatan Wermaktian terlibat langsung dalam bisnis ini,” tegasnya.

Kapolsek Wermaktian menegaskan bahwa imbauan tersebut hanya untuk mencegah konflik terkait sengketa kepemilikan pulau.

“Itu sekadar imbauan agar tidak terjadi gesekan antarmarga,” jelasnya.

Sementara itu, Camat Wermaktian mengaku telah menggelar pertemuan untuk membahas status Pulau Yayaru dan Sukler yang masih diperebutkan.

“Masyarakat menganggap pulau itu milik bersama, sementara pihak lain mengklaim kepemilikannya,” ujar camat.

Tomy menutup dengan menuntut transparansi dari Kades dan camat.

“Jika ingin mengelola bisnis, jangan bersembunyi di balik seragam dan jabatan,” tegasnya.

Ia juga meminta semua kebijakan disampaikan secara resmi, bukan melalui pesan pribadi.

“Surat resmi harus dikeluarkan agar semua pihak mendapat informasi yang jelas,” pungkasnya.