Kaimana – Pemerintah Kabupaten Kaimana menyiapkan langkah strategis guna memperkuat komunikasi dan kerja sama dengan perusahaan energi yang beroperasi di wilayah Babo–Bintuni.
Salah satu upaya yang ditempuh adalah pembentukan tim resmi yang akan mewakili pemerintah daerah dalam koordinasi terkait penyerapan tenaga kerja lokal.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Tenaga Kerja Kabupaten Kaimana, La Bania, S.Sos., M.Si., mengatakan, komunikasi yang selama ini dilakukan secara individu dinilai kurang efektif. Karena itu, pendekatan kelembagaan dipandang lebih mampu menyuarakan kepentingan daerah.
“Kalau kita pergi atas nama orang per orang, biasanya kurang responsif. Namun, jika dalam bentuk tim yang mewakili pemerintah, dialog dapat berjalan lebih baik dan kepentingan daerah dapat tersampaikan,” ujarnya.
Tim khusus tersebut akan berperan sebagai jembatan komunikasi untuk memastikan adanya alokasi kuota tenaga kerja bagi masyarakat Kaimana.
Mekanisme ini telah diterapkan pada Kabupaten Fakfak yang memperoleh kuota resmi setiap penerimaan tenaga kerja di perusahaan migas setempat.
“Fakfak mendapat kuota resmi meskipun penyalurannya melalui kontraktor. Dinas tetap mengetahui jumlahnya, sehingga dapat menekan angka pengangguran. Kaimana juga harus memperoleh perlakuan yang sama,” tegas La Bania.
Saat ini, pemerintah daerah menanti data resmi perusahaan mengenai jenis tenaga kerja yang dibutuhkan.
Informasi tersebut akan menjadi dasar dalam mempersiapkan calon tenaga kerja sesuai kualifikasi.
“Setelah datanya lengkap, kita siapkan tenaga kerja dari Kaimana sesuai kebutuhan,” katanya.
Menurut dia, langkah ini menjadi bagian dari rencana kerja dinas dan telah diprioritaskan dalam penguatan tata kelola ketenagakerjaan daerah. Meski demikian, Kaimana masih belum memiliki dokumen perencanaan ketenagakerjaan yang lengkap sehingga perlu percepatan penyusunan.
“Semua ini sudah masuk dalam laporan internal dan program kerja. Kami berupaya agar langkah-langkah ini menjadi fondasi bagi perbaikan sistem ketenagakerjaan di Kaimana ke depan,” tuturnya.
Dengan memperkuat komunikasi kelembagaan dan memastikan pemanfaatan dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal) secara tepat, pemerintah daerah berharap Kaimana dapat turut menikmati manfaat ekonomi dari aktivitas industri energi di wilayah sekitarnya, bukan sekadar menjadi penonton. (windes/pr)
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan