Saumlaki — Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar terkait nelayan andon kembali menuai kritik. Belum genap setahun masa kepemimpinan Bupati Ricky Jauwerissa dan Wakil Bupati Juliana Ratuanak, arah pengelolaan aktivitas nelayan andon dinilai tidak jelas dan berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.
Ketua Pemuda Narnera Seira, Hendrik Refwalu, menilai pemerintah daerah tidak konsisten dalam mengambil sikap.
Pada pertemuan resmi yang digelar 21 Agustus 2025 di Villa Bukit Indah Saumlaki, Wakil Bupati sempat menegaskan akan segera mengeluarkan surat rekomendasi penghentian sementara operasi nelayan andon. Namun, hingga kini janji tersebut belum direalisasikan.
“Pernyataan Wakil Bupati di forum resmi ternyata hanya sebatas omongan. Tidak ada tindakan nyata yang berpihak pada masyarakat,” ujar Hendrik melalui sambungan telepon, Rabu (17/9/2025).
Menurut Hendrik, hasil investigasi pemuda Seira menemukan indikasi adanya komunikasi antara Wakil Bupati dan pengusaha nelayan andon asal Surabaya yang dikenal dengan sebutan Si Emeng.
Ia menyebut, hal itu terlihat dari pernyataan Si Emeng yang menegaskan nelayan andon dilarang membayar retribusi ke desa maupun menyerahkan kewajiban tradisi sirih pinang.
“Larangan ini jelas melemahkan posisi desa dan masyarakat. Nelayan andon akhirnya bertindak semaunya di laut Tanimbar karena merasa mendapat perlindungan,” tegas Hendrik.
Hendrik menilai pembiaran terhadap praktik tersebut akan memicu ketegangan antara masyarakat lokal dengan nelayan andon pendatang. Ia menegaskan bahwa pemuda Seira siap mengambil langkah sendiri bila pemerintah tidak segera menertibkan.
“Kami minta Bupati dan DPRD bertindak cepat. Jika tidak, pemuda Seira yang akan turun langsung menertibkan aktivitas nelayan andon di perairan kami,” kata Hendrik dengan nada emosional.
Pemuda Seira mendesak pemerintah daerah agar berpihak pada kepentingan masyarakat lokal, bukan pada pengusaha luar. Menurut mereka, sikap diam pemerintah hanya akan memperbesar kecurigaan publik terhadap adanya kepentingan tertentu di balik kebijakan yang tidak tegas.
“Apakah pernyataan Si Emeng benar atau tidak, masyarakat Seira menunggu sikap resmi dari pemerintah. Jangan sampai ketidakjelasan ini berubah menjadi konflik terbuka,” tandas Hendrik. (bn/pr)
Tinggalkan Balasan