Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyiapkan sekitar 4.000 kandidat calon guru untuk ditempatkan di 100 lokasi Sekolah Rakyat pada tahun ini. Jumlah tersebut tiga kali lipat dari estimasi kebutuhan, yakni 1.514 guru.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbud, Nunuk Suryani, menjelaskan, para kandidat merupakan lulusan baru (fresh graduate) yang telah tersertifikasi melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) namun belum memiliki penempatan mengajar.

“Kami menyiapkan kandidat sebanyak tiga kali lipat dari kebutuhan agar Kementerian Sosial (Kemensos) dapat melakukan seleksi lebih ketat,” ujar Nunuk dalam Dialog Pimpinan Direktorat Jenderal GTK di Jakarta, Rabu (5/6/2025).

Ia menegaskan, rekrutmen guru Sekolah Rakyat tidak akan menggunakan skema redistribusi atau melibatkan guru yang sudah bertugas di instansi lain. Hal ini untuk mencegah gangguan terhadap proses belajar-mengajar di sekolah asal, sekaligus memastikan kesiapan guru tinggal di asrama bersama siswa.

“Guru Sekolah Rakyat harus berkomitmen tinggal di asrama dengan paradigma pendidikan baru. Kondisi ini lebih cocok untuk guru muda yang belum memiliki ikatan instansi,” jelas Nunuk.

Sekolah Rakyat, yang rencananya mulai beroperasi Juli 2025, menyasar siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kemensos menargetkan pembukaan 100 unit sekolah tersebut secara bertahap di seluruh Indonesia. (ant/pr)

Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di: