Koalisi Minta Gubernur Papua Barat Evaluasi dan Rombak Pimpinan OPD

Manokwari – Koalisi 8 Partai Politik (Porpol) Non Seat mendorong Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, dan Wakil Gubernur (Wagub), Mohamad Lakotani, untuk melakukan evaluasi dan perombakan terhadap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Permintaan tersebut disampaikan secara resmi oleh Sekretaris Koalisi 8 Non Seat, Jemmy Morin, melalui siaran pers pada Jumat (11/4/2025).

Jemmy Morin menegaskan bahwa sebagai partai pengusung pasangan Dominggus Mandacan-Mohamad Lakotani (Doamu), pihaknya meminta agar gubernur dan wagub segera mengambil langkah evaluasi dan restrukturisasi pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat.

“Kami sebagai parpol pengusung Pasangan Doamu, menyarankan sekaligus meminta Bapak Gubernur dan Wagub segera mengevaluasi dan merombak pejabat di lingkup Pemprov Papua Barat,” ujar Morin.

Menurutnya, saat ini terdapat beberapa sektor pemerintahan yang dinilai belum berjalan secara maksimal. Hal ini dikhawatirkan dapat menghambat kinerja gubernur dan wagub dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Karena kita bicara pemerintahan, masyarakatlah yang merasakan dampaknya. Jadi, kami sekali lagi memohon agar Bapak Gubernur dan Wagub merombak pimpinan OPD maupun pejabat di Pemprov Papua Barat,” tegasnya.

Morin menambahkan bahwa evaluasi dan perombakan ini diharapkan dapat menghasilkan pimpinan OPD dan pejabat yang lebih kompeten serta berintegritas. Dengan demikian, gubernur dan wagub dapat lebih mudah menjalankan program-program kerja sesuai visi-misi yang telah diusung selama kampanye.

“Ini saran dari kami, demi masyarakat Papua Barat,” pungkasnya.

Permintaan ini muncul sebagai bentuk kepedulian koalisi terhadap efektivitas pemerintahan. Jika langkah evaluasi dan perombakan dilakukan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat realisasi pembangunan di Papua Barat.

Sebagai pendukung utama pasangan Doamu, Koalisi 8 Porpol Non Seat berharap agar tuntutan ini segera ditindaklanjuti untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berpihak pada rakyat. (st/pr)