Fakfak – Upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Fakfak membutuhkan inovasi, kolaborasi, dan pemanfaatan teknologi agar mampu bersaing di tingkat nasional.
Hal ini disampaikan Nur Ismu Hidayat, Senior Manager Konservasi Indonesia Sahul Papua, dalam Workshop Penyelenggaraan Koordinasi Pariwisata yang digelar di Fajar Resto Outdoor, Hotel Grand Papua Fakfak, Selasa (9/9/2025).
Dalam pemaparannya, Nur Ismu memulai dengan pengenalan singkat tentang Konservasi Indonesia, organisasi yang lahir sebagai kelanjutan dari Conservation International Indonesia yang kini telah direstrukturisasi.
“Kami tetap menjunjung prinsip keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, serta kemitraan berbasis pengetahuan untuk melindungi keanekaragaman hayati,” ujarnya.
Ia menjelaskan, program konservasi saat ini berfokus pada dua sektor utama, yakni hutan dan laut, yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Papua Barat, Sorong Selatan, dan Manokwari.
Nur Ismu menyoroti pentingnya inovasi untuk mengakselerasi pengembangan pariwisata. Sebagai contoh, ia mengangkat studi kasus Kabupaten Banyuwangi, yang berhasil menciptakan ekosistem pariwisata berbasis teknologi.
“Banyuwangi punya peraturan bupati yang mewajibkan setiap OPD berinovasi. Salah satu inovasi unggulannya adalah Tekken, aplikasi yang mengintegrasikan data seluruh destinasi wisata. Setiap destinasi punya antarmuka sendiri, tapi semua terhubung dalam satu sistem. Ini keren dan bisa jadi inspirasi,” jelasnya.
Ia menilai Fakfak perlu menyiapkan langkah serupa, bukan hanya melalui regulasi, tetapi juga implementasi nyata berbasis e-government yang sudah dicanangkan pemerintah daerah.
Nur Ismu juga menyoroti lemahnya branding pariwisata Fakfak. “Filosofi ‘Tiga Batu Tungku’ sudah disebutkan, tapi bagaimana dijadikan tagline yang kuat seperti ‘Wonderful Indonesia’ atau ‘Eksotis Sunda’ di Majalengka?” katanya.
Menurutnya, Fakfak sudah memiliki dasar branding melalui Pesona Fakfak, yang mengedepankan potensi ekowisata, sejarah, budaya, dan wisata petualangan. Namun, tagline yang kuat dan mudah diingat perlu dirumuskan ulang agar dapat menarik wisatawan.
Dalam sesi diskusi, Nur Ismu mengajak peserta untuk mengevaluasi pemanfaatan teknologi informasi dalam promosi pariwisata Fakfak.
“Sejauh mana Diskominfo siap menjadi leader dalam digitalisasi pariwisata? Apakah Dinas Pariwisata sudah siap menyuplai informasi lengkap agar bisa diakses publik?” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa akselerasi pariwisata tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi multipihak: pemerintah, swasta, masyarakat, dan pelaku wisata.
“Dari 2017 sampai 2022, data BPS mencatat hanya sedikit peningkatan kunjungan wisata ke Fakfak. Kita yakin sebenarnya lebih banyak, hanya belum tercatat. Ini tantangan sekaligus peluang,” pungkasnya. (st/prr)
Tinggalkan Balasan