Fakfak — Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Fakfak menggelar musyawarah bersama elemen masyarakat Distrik Tomage dan Distrik Bomberay, Papua Barat, sebagai upaya memperkuat silaturahmi, menjaga toleransi budaya, sekaligus membahas sejumlah isu strategis daerah, mulai dari tapal batas wilayah adat, keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), hingga kesiapan masyarakat adat menyambut investasi dan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pupuk Fakfak.
Kegiatan yang akan dilaksanakan di Distrik Tomage, Rabu (31/12/2025), itu turut dihadiri Ketua LMA Kabupaten Fakfak, Fabianus Valentinus Kabes, yang juga Ketua Fraksi Otsus DPRK Fakfak bersama rombongan.
Kegiatan ini juga akan melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, perempuan, unsur forkopimda Distrik Tomage dan Distrik Bomberay.
Sekretaris LMA Kabupaten Fakfak, Willy Hegemur, yang juga anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Pokja Adat perwakilan Kabupaten Fakfak, menjelaskan, salah satu fokus utama musyawarah adalah meredam kembali isu tapal batas yang melibatkan masyarakat lintas kabupaten, khususnya antara Fakfak dan Teluk Bintuni.
“Belakangan ini kembali muncul persoalan tapal batas yang dipersoalkan oleh teman-teman dari Bintuni, terutama menyangkut suku Irarutu dan Sumuri. Karena itu, kita perlu duduk bersama dan mendengar pikiran masyarakat Irarutu di wilayah tersebut,” kata Willy kepada PrimaRakyat.com di Fakfak, Selasa (30/12/2025).
Menurut Willy, dialog adat penting dilakukan agar persoalan tapal batas tidak berkembang menjadi konflik antarkelompok.
Ia menegaskan, yang dipersoalkan sejatinya adalah tapal batas pemerintahan, bukan batas wilayah adat.
“Secara adat, kita ini keluarga. Tidak boleh ada upaya menggeser-geser batas adat hingga memicu sengketa,” ujarnya.
Ia menambahkan, LMA mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi gelar tikar adat sebagaimana yang telah diprogramkan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni.
“Di sana, pemerintah daerah sudah menganggarkan untuk sidang adat. Kita juga mendorong Pemda Fakfak agar menganggarkan hal yang sama pada 2026,” katanya.
Selain tapal batas, musyawarah juga membahas kesiapan masyarakat adat menyambut investasi dan PSN Pupuk di Distrik Tomage, maka duduk bersama melibatkan masyarakat Sebiar, Kembaran, dan Irarutu.
“Jadi keterlibatan seluruh kelompok adat menjadi kunci, karena kalau bicara investasi di darat, maka harus duduk bersama masyarakat Sebiar, Kembaran, dan Irarutu. Tidak bisa hanya satu kelompok suku saja,” ujarnya.
Menurut dia, pemerintah perlu mengajak masyarakat adat sejak awal agar investasi berjalan lancar dan memberi manfaat ekonomi bagi semua pihak.
“Prinsipnya, kita mendorong semua pihak mendukung investasi dan PSN, karena ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Willy.
Dalam forum tersebut, LMA juga menampung aspirasi masyarakat terkait rencana pemekaran kampung di wilayah Tomage dan Bomberay untuk memperjelas batas administrasi dan mencegah konflik di kemudian hari.
Musyawarah LMA Kabupaten Fakfak ini diharapkan menjadi ruang dialog terbuka antara masyarakat adat, pemerintah daerah, dan wakil rakyat, sekaligus menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang akan didorong kepada Bupati Fakfak dan DPRK Fakfak. (st/pr)
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan