Masohi – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Cabang Maluku Tengah dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Masohi menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Maluku Tengah, Jalan Geser, Masohi, Kamis (28/8/2025).
Dalam aksinya, massa membawa spanduk berisi kritik dan menyerukan isu “Malteng Krisis Layanan Kesehatan” sebagai bentuk protes terhadap buruknya pelayanan di RSUD Masohi.
Ketua GMKI Cabang Masohi, Josua Ahwalam, menegaskan aksi ini untuk menyuarakan keluhan pasien, khususnya peserta BPJS Kesehatan, yang dinilai kerap mendapat perlakuan tidak adil.
“Katong datang hari ini untuk menyuarakan keluhan pasien BPJS yang diperlakukan secara tidak adil. Aturan menteri kesehatan jelas menyebut peserta BPJS berhak mendapat layanan lengkap, tapi faktanya di RSUD Masohi tidak demikian,” kata Josua.
Mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai berlangsung lama tanpa solusi, seperti kekurangan obat-obatan, dugaan diskriminasi layanan, rendahnya kualitas pelayanan, hingga utang rumah sakit yang disebut mencapai Rp4 miliar. Mereka mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret agar RSUD kembali dapat diandalkan sebagai fasilitas rujukan utama masyarakat.
Aksi mahasiswa diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Tengah, Rakib Sahubawa. Dalam pertemuan tersebut, Rakib menyampaikan apresiasi terhadap sikap kritis mahasiswa yang menaruh perhatian pada pelayanan publik.
“Ini bentuk partisipasi untuk mengontrol dan mengawasi pelayanan publik. Tugas kami adalah menghadirkan layanan terbaik untuk masyarakat,” ujar Rakib.
Rakib mengakui adanya persoalan serius di RSUD Masohi, terutama terkait kelangkaan obat dan layanan pasien. Namun, ia menegaskan pemerintah daerah sudah mengambil sejumlah langkah perbaikan, antara lain mempercepat pengadaan obat-obatan, menambah perangkat komputer untuk memperlancar klaim BPJS Kesehatan, dan mengganti petugas farmasi.
“Status RSUD sudah dikembalikan, dan kita terus berupaya memperbaiki pelayanan. Masalah obat dan klaim BPJS menjadi perhatian serius. Kita juga lakukan evaluasi tenaga kesehatan agar layanan tidak diskriminatif,” jelasnya.
Rakib menambahkan, pemerintah membutuhkan dukungan kontrol sosial dari mahasiswa untuk memastikan perbaikan layanan publik berjalan optimal.
“Kritik yang objektif sangat diperlukan agar pemerintah tidak berjalan sendiri. Saya berterima kasih kepada KAMMI dan GMKI yang sudah menyampaikan aspirasi dengan damai,” pungkasnya. (ae/pr)
Dapatkan berita terupdate dari PrimaRakyat.Com di:
Tinggalkan Balasan